Ulasfakta – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, melihat adanya potensi besar bagi pembangunan Batam melalui hubungan dekat antara Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, dengan Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto.
Nyanyang meyakini bahwa kedekatan tersebut dapat membuka peluang bagi percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi Batam, khususnya terkait dengan berbagai permasalahan yang selama ini menghambat laju investasi di daerah tersebut.
“Kami berharap hal ini membawa dampak positif. Kedekatan Li Claudia dengan Presiden Prabowo bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sudah lama menghambat Batam,” ujar Nyanyang usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara KP2MI dan PWKI di Hotel Pasific Batam, Kamis, 24 April 2025.
Menurutnya, langkah Li Claudia yang langsung menyampaikan isu-isu penting Batam kepada Presiden merupakan strategi yang sangat tepat, mengingat hal tersebut berkaitan dengan masa depan ekonomi Batam.
“Ketika menghadapi kendala, kita memang harus langsung berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Ini soal masa depan Batam,” tambahnya.
Sebelumnya, Li Claudia secara terbuka mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) kepada Presiden Prabowo. Salah satu isu utama yang disoroti adalah tumpang tindih regulasi yang justru menghambat kemudahan berbisnis di Batam.
“Sebagai FTZ, Batam seharusnya didorong dengan kebijakan yang lebih sederhana dan ramah investasi. Namun yang terjadi, justru banyak aturan yang malah menambah kesulitan,” ungkap Li Claudia dalam keterangan tertulis pada Kamis.
Salah satu regulasi yang menjadi sorotan adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2005 yang mengharuskan penandatanganan hak atas tanah dilakukan oleh menteri secara langsung. Li Claudia menyatakan bahwa aturan ini sudah tidak relevan dan membuat proses investasi di Batam semakin terhambat.
Selain itu, ia juga mengkritik prosedur Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang masih terlalu rumit, yang menurutnya semakin memperlambat realisasi investasi di Batam.
Li berharap pemerintah pusat dapat segera menyesuaikan regulasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan mendukung kemajuan kawasan. Ia juga optimis bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, reformasi birokrasi dan penguatan daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dapat terwujud dengan lebih baik.
“Jika regulasi disesuaikan dengan kebutuhan Batam, kota ini dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional,” pungkasnya.
