Ulasfakta – Puluhan warga Rempang mendatangi Kantor Wali Kota Batam, Kamis (27/2/2025), untuk menyuarakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dan reklamasi yang dilakukan pemerintah. Mereka berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam yang baru, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, dapat berpihak kepada masyarakat yang terdampak proyek tersebut.

Dalam aksi damai yang digelar di depan gerbang kantor wali kota, warga membentangkan berbagai spanduk dengan tulisan bernada protes, seperti “Biar Puteh Tulang, Jangan Putih Mate”, “Rempang Menolak Tumbang”, dan “Kami Menolak Digeser”. Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung melihat kondisi mereka.

“Kami percaya Bapak Wali Kota akan berpihak kepada rakyat karena Bapak adalah pemimpin kami,” ujar salah satu warga dalam orasinya.

Nenek Awe: “Kami Bukan Penjahat, Kami Menuntut Hak”

Di antara massa aksi, hadir Nenek Awe (67 tahun), seorang warga Rempang yang sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam bentrokan antara masyarakat dan PT Makmur Elok Graha (MEG) beberapa waktu lalu. Meski kasusnya telah berakhir damai, ia tetap menyesalkan cara pemerintah menangani konflik tersebut.

“Kami hanya menuntut hak kami. Kami bukan penjahat, tetapi kami diperlakukan seolah bersalah. Sementara itu, pelaku yang menyerang warga saat bentrokan terjadi tidak pernah diusut tuntas,” ujarnya.

Kantor Kecamatan Galang Dipindah, Warga Merasa Terabaikan

Selain menolak penggusuran, warga juga menyoroti perpindahan Kantor Kecamatan Galang yang kini digunakan oleh PT MEG. Aris, salah satu peserta aksi, mengungkapkan bahwa kantor camat kini dipindahkan ke Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, jauh dari jangkauan warga Rempang.

“Kami minta Wali Kota Batam mengembalikan kantor pemerintahan di Galang seperti semula. Ini bukan hanya soal proyek, tetapi juga hak warga atas layanan publik,” kata Aris.

Ia menegaskan bahwa 84 persen warga Rempang memilih Amsakar dan Li Claudia dalam Pilkada lalu. Oleh karena itu, mereka berharap pemimpin yang mereka dukung bisa memberikan perhatian terhadap nasib masyarakat Rempang.

Wadi: “Kami Tak Bodoh, Ini Penggusuran!”

Sementara itu, Wadi, seorang warga lainnya, menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju kedamaian di Rempang adalah dengan mencabut status PSN dari proyek Rempang Eco City. Ia juga mengecam pernyataan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman, yang menyebut relokasi warga Rempang sebagai “transmigrasi lokal” dalam kunjungannya ke Rempang sehari sebelumnya.

“Seolah-olah pemerintah ingin menipu kami dengan kata-kata yang halus. Kami tidak bodoh lagi. Itu sama saja dengan penggusuran,” tegasnya.

Wadi juga menyesalkan bahwa Menteri hanya menemui warga yang telah direlokasi ke Tanjung Banon, tanpa mendengar langsung keluhan masyarakat yang masih bertahan di Rempang.

Di akhir aksi, warga kembali menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto turun langsung melihat kondisi mereka.

“Kami masih menunggu janji beliau yang katanya siap mati untuk rakyat. Kalau memang begitu, kami pun siap mati untuk Bapak,” tutup Wadi dengan suara lantang.