Tanjungpinang – Hari pertama penerapan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) langsung terasa. Aktivitas perkantoran yang biasanya ramai mendadak sunyi.

Pantauan di kawasan perkantoran Pemprov Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Jumat (10/4/2026), area parkir yang biasanya dipadati kendaraan pegawai kini hanya diisi beberapa sepeda motor dan mobil.

Suasana yang lebih sunyi tampak di sejumlah gedung perkantoran, termasuk di sekitar kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepri. Aktivitas yang biasanya ramai oleh lalu lalang ASN kini berkurang drastis, dengan banyak pintu ruangan tertutup.

Lorong-lorong perkantoran yang biasanya dipenuhi suara percakapan dan aktivitas kerja kini terasa lebih tenang. Hanya beberapa pegawai yang terlihat berada di kantor, sebagian besar merupakan petugas piket atau menjalankan fungsi pelayanan tertentu.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman, mengatakan tidak semua pegawai menjalani WFH pada hari pertama ini.

“Yang tidak WFH itu seperti jabatan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, kemudian layanan darurat dan kebencanaan, ketentraman dan ketertiban umum,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejumlah layanan publik tetap berjalan dengan kehadiran pegawai di kantor.

“Termasuk layanan kebersihan, kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan pendapatan daerah seperti Samsat,” katanya.

Luki menegaskan, penerapan WFH tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Lihat Juga:WFH Tiap Jumat Diberlakukan, ASN Tak Semua Bisa Kerja dari Rumah

“Meski WFH, pelayanan publik dan jalannya roda pemerintahan tetap berjalan,” tegasnya.

Menurutnya, pegawai yang bekerja dari rumah tetap menjalankan tugas secara daring agar pekerjaan tetap terselesaikan sesuai target.

“Semua tetap bekerja dari rumah, memastikan tugas-tugas berjalan meski tidak hadir secara fisik di kantor,” ujarnya.

Ia juga menyebut kebijakan WFH ini merupakan bagian dari langkah efisiensi yang dijalankan pemerintah daerah dengan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat.

“Pemprov Kepri mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat dalam rangka efisiensi,” katanya.

Terkait durasi penerapan WFH, pihaknya masih menunggu arahan lanjutan.

“Kita tunggu saja kebijakan selanjutnya,” pungkasnya.