Ulasfakta – Sejumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Natuna menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Natuna, pada senin 10 Maret 2025.
Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang telah tertunda selama empat bulan.
Dalam aksi tersebut, para tenaga kesehatan membawa spanduk bertuliskan “Bayarkan hak kami (4 bulan TPP?) jangan kurangi hak kami TPP, tolong kami Nakes (tenaga kesehatan) di perbatasan NKRI, bapak Presiden @prabowo”.
Aksi ini mencerminkan keresahan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah perbatasan NKRI.
Mereka mengaku telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, tetapi hak mereka belum dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Ancaman Krisis Dokter Spesialis di RSUD Natuna
Sementara itu, diketahui bahwa RSUD Natuna menghadapi potensi krisis tenaga dokter spesialis dalam waktu dekat.
Hal ini disebabkan oleh sejumlah dokter spesialis yang berencana mengundurkan diri dari tugasnya karena berbagai alasan, termasuk kesejahteraan yang kurang diperhatikan.
Dokter Fadhil, seorang dokter spesialis di RSUD Natuna, menegaskan bahwa dirinya akan mengajukan pensiun dini sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dokter spesialis di rumah sakit tersebut.
Tidak hanya dirinya, lima dokter spesialis lainnya juga dikabarkan telah sepakat untuk mengundurkan diri.
“Saya dan beberapa dokter spesialis lainnya, sekitar lima orang, sudah sepakat untuk mengajukan pengunduran diri. Mungkin akan ada lagi yang mengikuti langkah kami,” ujar dr. Fadhil.
Potensi krisis ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar segera mencari solusi demi mencegah berkurangnya layanan kesehatan di RSUD Natuna.
Jika banyak dokter spesialis mengundurkan diri, maka pelayanan medis di wilayah ini akan terganggu, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kesehatan masyarakat Natuna.
Harapan Tenaga Kesehatan kepada Pemerintah
Para tenaga kesehatan di Natuna berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran TPP dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Mengingat Natuna adalah daerah perbatasan yang memiliki tantangan geografis tersendiri, perhatian terhadap tenaga kesehatan menjadi sangat penting agar layanan kesehatan tetap berjalan optimal.
Pihak tenaga kesehatan juga meminta pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Mereka berharap aspirasi mereka dapat didengar dan hak-hak mereka segera dipenuhi demi keberlangsungan pelayanan kesehatan di Natuna.
