Ulasfakta – Sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran nasional, Pemerintah Kota Batam mengubah cara operasional instansi melalui pemanfaatan teknologi digital dan kendaraan pribadi. Langkah ini terlihat dari pengembalian sejumlah mobil dinas operasional yang sebelumnya disewa oleh Bawaslu dan KPU Batam.

Dalam upaya menekan pengeluaran, enam mobil dinas operasional milik Bawaslu Batam telah dikembalikan kepada penyedia pada 7 Februari 2025, sementara lima unit mobil dinas KPU Batam pun sudah dikembalikan sejak pertengahan Februari 2025. Hal ini menjadi bagian dari strategi efisiensi di mana penggunaan kendaraan dinas baru pun ditunda. Kini, para komisioner dan pejabat memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor, bahkan mengandalkan layanan transportasi online, guna mendukung aktivitas operasional mereka.

Ketua Bawaslu Batam, Antonius Sitohalagaho, menyatakan bahwa meskipun fasilitas kendaraan dinas dikurangi, kinerja pengawasan dan operasional institusi tetap tidak terpengaruh.
“Sebagai warga negara, kita harus mendukung kebijakan efisiensi ini. Meskipun ada pengurangan, tugas kita tetap dijalankan maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti kendaraan pribadi atau transportasi umum,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Batam, Mawardi, menambahkan bahwa pengembalian mobil dinas ke vendor telah dilakukan sesuai jadwal, meskipun prosesnya sempat tertunda karena kendala administrasi dari pihak pusat.
“Kami masih memiliki dua unit mobil dinas berpelat merah untuk keperluan operasional. Pengembalian mobil sewaan tidak menghambat kegiatan kami, karena kami telah menyesuaikan dengan kebutuhan dan menggunakan dana hibah NPHD untuk menutupi keperluan operasional,” kata Mawardi.

Langkah-langkah efisiensi ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menekan belanja negara, yang secara total menargetkan penghematan anggaran signifikan di tingkat APBN dan APBD. Dengan demikian, pemerintah Batam berharap dapat mengalihkan dana yang dihemat ke sektor prioritas lain, seperti peningkatan kualitas layanan publik dan infrastruktur digital.

“Penghematan bukan berarti mengurangi pelayanan, melainkan mengefisienkan penggunaan anggaran sehingga kita bisa memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat,” tegas Mawardi.

Inovasi digital dan pengoptimalan penggunaan kendaraan pribadi diharapkan dapat memperkuat ketahanan operasional institusi pemerintah di era efisiensi anggaran, sekaligus mendukung transformasi pelayanan publik yang lebih modern dan responsif.