Tanjungpinang – Polemik aktivitas bongkar muat malam hari di Pelabuhan PT Putra Dompak Berjaya, Dompak, kian melebar. Setelah sebelumnya disorot Polsek KKP dan Dinas Perhubungan, kini muncul dugaan keterlibatan oknum Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau yang disebut-sebut “membeking” aktivitas pelabuhan rakyat tersebut.
Isu itu mencuat setelah beredar unggahan di media sosial yang menyerang media dan mempertanyakan pemberitaan terkait aktivitas bongkar muat dini hari.
Akun yang diduga milik seorang anggota Satpol PP Kepri menuding media serta menyindir laporan mengenai kegiatan pelabuhan di Dompak.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepri, Guntur Sakti, menyatakan pihaknya akan menelusuri kebenaran informasi tersebut. Ia menegaskan institusinya tidak mentolerir tindakan anggota yang melampaui kewenangan atau mencoreng nama lembaga.
“Kita akan kroscek kebenarannya melalui internal kami, karena itu kan di Facebook,” ujar Guntur saat ditemui di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Jalan Hang Tuah No.1, Tanjungpinang, Senin (2/3/2026).
Ia merespons dugaan bahwa oknum tersebut seolah membela aktivitas bongkar muat di pelabuhan rakyat Dompak yang disebut berlangsung hampir setiap pekan, dari malam hingga dini hari.
Sebelumnya, aktivitas bongkar muat sekitar pukul 02.30 WIB di pelabuhan tersebut memicu kekhawatiran publik. Pengawasan dinilai belum maksimal.
KSOP mengakui pengawasan hanya dilakukan pada jam kerja. Adapun Polsek KKP menyatakan siap melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta penindakan apabila aktivitas malam kembali ditemukan.
Kini sorotan tak lagi semata tertuju pada pengelola pelabuhan, tetapi juga pada netralitas aparat penegak peraturan daerah.
Guntur memastikan, jika terbukti ada anggota yang menyampaikan pernyataan tak pantas atau menyerang media tanpa dasar, langkah pembinaan akan diambil sesuai ketentuan.
“Kita pastikan dulu kebenarannya. Kalau memang ada anggota yang bertindak tidak sesuai aturan dan etika, tentu akan ada pembinaan sesuai ketentuan,” katanya.
Pernyataan itu sekaligus menjawab spekulasi mengenai dugaan keberpihakan Satpol PP terhadap pengelola Pelabuhan PT Putra Dompak Berjaya.
Publik kini menanti langkah konkret lintas instansi untuk memastikan aktivitas bongkar muat di pelabuhan rakyat Dompak tidak lagi berlangsung di luar jam operasional serta menutup celah praktik ilegal.
Dengan KKP menyatakan siap sidak, Dishub berjanji menindaklanjuti, dan Satpol PP memastikan pemeriksaan internal, polemik pelabuhan Dompak memasuki fase pengawasan terbuka.
Redaksi terus memantau perkembangan kasus ini.
(kev)
Tinggalkan Balasan