Tanjungpinang — Ketua HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Zhein Noor Ramadhan, menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perikanan yang terdampak pemadaman listrik atau Blackout di wilayah Tanjungpinang dan sekitarnya.
Dalam aksi di kantor PLN Tanjungpinang, Zhein menyoroti dampak serius pemadaman listrik terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional dan pelaku UMKM yang menggantungkan usahanya pada ketersediaan listrik untuk menjaga kualitas hasil perikanan.
Menurutnya, pemadaman listrik tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat yang bekerja di sektor perikanan. Terputusnya pasokan listrik menyebabkan produksi es batu terganggu dan mesin pendingin tidak dapat beroperasi secara optimal. Akibatnya, sejumlah hasil tangkapan nelayan berisiko membusuk dan terpaksa dibuang karena tidak lagi layak dipertahankan.
“Bagi nelayan, hasil tangkapan bukan sekadar ikan. Itu adalah sumber penghidupan mereka dan keluarga. Ketika listrik padam, pasokan es batu terputus dan mesin pendingin tidak berfungsi, hasil tangkapan yang seharusnya dijual justru membusuk. Nelayan akhirnya menanggung kerugian dari sesuatu yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka,” tegas Zhein.
Ia juga menyoroti nasib pelaku UMKM perikanan yang memproduksi berbagai olahan hasil laut, seperti bakso ikan dan produk olahan perikanan lainnya. Gangguan listrik yang berkepanjangan dapat merusak bahan baku maupun produk yang telah selesai diproduksi, sehingga pelaku usaha berpotensi kehilangan modal, hasil produksi, dan pendapatan.
Zhein menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius PLN. Menurutnya, masyarakat kecil tidak boleh dibiarkan menanggung sendiri dampak ekonomi dari gangguan pasokan listrik, terlebih bagi kelompok usaha yang sangat bergantung pada sistem penyimpanan dingin untuk mempertahankan mutu dan keamanan produk perikanan.
“PLN harus bertanggung jawab atas penanganan gangguan ini. Kami meminta penjelasan yang transparan mengenai penyebab blackout, langkah pemulihan yang dilakukan, serta upaya konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang. Jangan sampai masyarakat nelayan dan pelaku UMKM perikanan menjadi pihak yang paling dirugikan, sementara mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan persoalan kelistrikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Zhein mendesak PLN agar segera menuntaskan persoalan kelistrikan di Tanjungpinang dan Bintan. Ia meminta agar proses pemulihan dilakukan dengan cepat, disertai penyampaian informasi yang jelas dan berkala kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan gangguan maupun potensi pemadaman lanjutan.
Selain pemulihan pasokan listrik, ia juga meminta PLN membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kerugian, melakukan pendataan terhadap dampak yang dialami nelayan dan pelaku UMKM, serta menjelaskan mekanisme penyelesaian atau kompensasi yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Jangan hanya berbicara tentang pemulihan jaringan, tetapi abaikan kerugian masyarakat. Ada nelayan yang kehilangan hasil tangkapannya, ada pelaku UMKM yang produknya membusuk, dan ada modal usaha yang hilang. Kami mendesak PLN segera menyelesaikan persoalan ini dan memberikan kejelasan mengenai langkah pertanggungjawabannya,” tambahnya.
Sebagai Ketua HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan sekaligus Wasekjen KNTI Kepulauan Riau, Zhein menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil yang terdampak langsung oleh persoalan pelayanan publik.
Ia berharap PLN tidak berhenti pada penyelesaian gangguan teknis, tetapi juga memberikan perhatian terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, terutama bagi nelayan tradisional dan UMKM perikanan yang menjadi bagian penting dari perekonomian masyarakat Kepulauan Riau.
“Listrik merupakan kebutuhan dasar yang menopang kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Karena itu, kami meminta PLN bertindak cepat, terbuka kepada publik, dan serius menyelesaikan persoalan ini. Jangan biarkan nelayan dan pelaku UMKM terus menanggung kerugian tanpa kepastian,” tutup Zhein.
Tinggalkan Balasan