Tanjungpinang – Gangguan pasokan listrik di Tanjungpinang dan Bintan mendapat sorotan Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) Tanjungpinang-Bintan. PT PLN (Persero), khususnya UP3 Tanjungpinang, didesak lebih transparan dalam menyampaikan perkembangan pemulihan jaringan dan kepastian pemadaman bergilir yang berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama pelaku UMKM.
Ketua HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Zhein Noor Ramadhan, mengatakan informasi yang jelas dan diperbarui secara berkala dibutuhkan masyarakat agar dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi yang bergantung pada pasokan listrik.
“Pemulihan sistem kelistrikan tentu membutuhkan proses dan pertimbangan teknis, terutama dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas. Namun, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi kelistrikan, wilayah yang terdampak, serta perkiraan waktu pemulihan. Jika memang ada pemadaman bergilir, sampaikan jadwal dan mekanismenya secara terbuka agar masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian,” ujar Zhein, Senin (12/10/2026).
Menurut dia, gangguan listrik tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga memengaruhi operasional pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketidakpastian pasokan dapat mengganggu pelayanan kepada pelanggan hingga memicu kerugian, terutama bagi usaha kuliner yang membutuhkan listrik untuk penerangan, penyimpanan bahan makanan, dan pengoperasian peralatan.
Dampak tersebut turut dirasakan Ari Saputra, salah seorang pelaku usaha warung nasi Padang. Ia mengeluhkan gangguan listrik yang memengaruhi kegiatan usahanya.
Zhein menilai pelaku UMKM membutuhkan kepastian informasi agar dapat menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari mengatur jam operasional hingga menjaga kualitas produk yang dijual selama pasokan listrik belum sepenuhnya normal.
“Bagi masyarakat yang menjalankan usaha kecil, waktu dan kepastian sangat berarti. Mereka harus tetap membayar biaya operasional, menjaga kualitas makanan, dan melayani pelanggan. Karena itu, informasi dari PLN jangan hanya berupa pembaruan bahwa proses pemulihan sedang berlangsung, tetapi juga perlu menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, wilayah mana yang masih terdampak, serta bagaimana perkiraan penanganannya,” tegasnya.
Selain keterbukaan mengenai pemulihan jaringan, Zhein meminta PLN, khususnya UP3 Tanjungpinang, memastikan saluran pengaduan mudah diakses dan pembaruan informasi disampaikan secara konsisten melalui kanal resmi.
Ia menilai komunikasi yang jelas dapat membantu masyarakat memahami kondisi kelistrikan sekaligus mencegah simpang siurnya informasi mengenai pemadaman bergilir.
Zhein menegaskan HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan memahami bahwa pemulihan sistem kelistrikan membutuhkan penanganan teknis dan koordinasi. Namun, proses tersebut perlu diimbangi dengan pelayanan informasi yang memadai, terlebih ketika gangguan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat.
“Kami mengapresiasi petugas yang bekerja di lapangan untuk memulihkan pasokan listrik. Pada saat yang sama, kami meminta PLN memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat, terutama pelaku UMKM, harus menanggung dampak gangguan listrik sekaligus kebingungan karena tidak mengetahui perkembangan pemulihan dan kemungkinan pemadaman berikutnya,” pungkasnya.
HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan berharap PLN dapat mempercepat pemulihan pasokan listrik dengan tetap mengutamakan keselamatan, serta meningkatkan transparansi dan komunikasi kepada pelanggan di Tanjungpinang dan Bintan.
(Kev)
Tinggalkan Balasan