Jakarta, Ulasfakta.co — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait dugaan pelanggaran etik dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
Kepala Divisi (Program Manager) Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan aduan tersebut dilayangkan karena DPR dinilai tidak menyebarluaskan draf naskah RUU Perampasan Aset kepada publik selama proses pembahasan. Pengaduan itu disampaikan bertepatan dengan pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR.
“Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset,” ujar Ibrahim di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ibrahim mengungkapkan, hingga RUU tersebut disahkan, publik termasuk ICW tidak pernah mendapat akses terhadap draf naskah resmi. Padahal, penyebarluasan naskah RUU merupakan bagian yang diatur dalam proses pembentukan undang-undang.
“Laporan kami kepada MKD sudah diterima tadi dan kami menindaklanjuti juga terkait dengan somasi yang kemarin sudah dilayangkan dan kebetulan somasi tersebut jatuh pada tanggal 16 November,” katanya.
Ia juga mempertanyakan sikap DPR yang belum merespons somasi yang sebelumnya dilayangkan ICW. Selain itu, Ibrahim menegaskan pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset telah dimulai sejak September 2025. Selama proses tersebut, Komisi III menggelar 87 kali audiensi dengan sejumlah pihak melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
“Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini ya,” kata Habiburokhman usai pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset, Rabu 18 November 2026.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya saat rapat paripurna menyatakan pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan partisipasi publik. Ia juga memastikan proses formil pembahasan tidak bermasalah.
“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, MKD DPR belum memberikan keterangan resmi terkait aduan tersebut.




Tinggalkan Balasan