Tanjungpinang – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan salah satu posisi tertinggi dan strategis dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah.
Sekda memiliki tanggung jawab membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan organisasi perangkat daerah (OPD), serta mengendalikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Namun, untuk menduduki jabatan Sekda definitif, seorang aparatur sipil negara (ASN) tidak bisa hanya mengandalkan kedekatan dengan kepala daerah ataupun pengalaman menduduki jabatan tertentu.
Ada sejumlah persyaratan administrasi, kualifikasi pendidikan, kompetensi, pengalaman jabatan, hingga mekanisme seleksi yang harus dipenuhi.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 17 Tahun 2020.
Dalam regulasi tersebut, jabatan Sekda kabupaten/kota masuk dalam kategori Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Oleh karena itu, pengisiannya harus mengikuti ketentuan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi.
Lantas, apa saja persyaratan untuk menjadi Sekda definitif?
1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Persyaratan utama untuk menduduki jabatan Sekda adalah berstatus sebagai PNS. Jabatan tersebut merupakan bagian dari jabatan pimpinan tinggi dalam struktur pemerintahan yang pengisiannya tunduk pada ketentuan manajemen ASN.
2. Pendidikan Minimal S1 atau D-IV
Calon Sekda wajib memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau diploma IV.
Persyaratan pendidikan ini menjadi salah satu dasar untuk memastikan calon memiliki kapasitas akademik yang memadai dalam menjalankan tugas pemerintahan.
3. Memiliki Pengalaman Jabatan Minimal Lima Tahun
Calon Sekda harus memiliki pengalaman jabatan terkait secara kumulatif paling singkat lima tahun.
Pengalaman tersebut menjadi pertimbangan penting untuk menilai kemampuan dan pemahaman calon terhadap bidang tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pernah atau Sedang Menduduki Jabatan Administrator Minimal Dua Tahun
Selain pengalaman jabatan, calon Sekda harus pernah atau sedang menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat dua tahun.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengalaman kepemimpinan dan penguasaan manajemen pemerintahan merupakan aspek penting dalam persyaratan menjadi Sekda.
5. Memiliki Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural
Seorang calon Sekda wajib memiliki kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan.
Ketiga kompetensi tersebut diperlukan karena Sekda bertanggung jawab mengoordinasikan berbagai OPD dengan tugas, fungsi, dan kepentingan yang berbeda.
6. Memiliki Rekam Jejak, Integritas, dan Moralitas yang Baik
Calon Sekda harus memiliki rekam jejak jabatan, integritas, serta moralitas yang baik.
Artinya, penilaian terhadap calon tidak hanya dilihat dari pangkat dan jabatan sebelumnya, tetapi juga perilaku, profesionalitas, serta rekam jejak selama menjalankan tugas sebagai ASN.
7. Memenuhi Persyaratan Usia
Berdasarkan ketentuan Pasal 107 PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, persyaratan usia untuk JPT Pratama adalah paling tinggi 56 tahun.
Ketentuan usia tersebut harus dibaca bersama perkembangan regulasi ASN dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku.
8. Sehat Jasmani dan Rohani
Persyaratan lainnya adalah calon harus sehat jasmani dan rohani. Hal ini diperlukan untuk memastikan pejabat yang diangkat mampu menjalankan tanggung jawab dan beban kerja jabatan secara optimal.
Wajib Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif
Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengisian jabatan Sekda definitif pada prinsipnya harus melalui seleksi terbuka dan kompetitif.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 110 PP Nomor 11 Tahun 2017.
Proses seleksi meliputi pembentukan panitia seleksi, pengumuman lowongan jabatan, seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak, penilaian kompetensi, hingga wawancara akhir.
Selanjutnya, panitia seleksi memilih tiga peserta dengan nilai terbaik untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui Pejabat yang Berwenang.
PPK kemudian memilih satu dari tiga calon terbaik tersebut untuk ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Apakah Pejabat dari Pemerintah Provinsi Bisa Menjadi Sekda Kota?
Regulasi tidak melarang PNS yang sebelumnya bertugas di lingkungan pemerintah provinsi untuk menduduki jabatan Sekda kabupaten/kota.
Namun, calon tersebut tetap harus memenuhi seluruh persyaratan jabatan, mengikuti seleksi sesuai cakupannya, serta menyelesaikan mekanisme mutasi dan administrasi kepegawaian dari instansi asal ke instansi tujuan.
Dengan demikian, seorang pejabat dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, misalnya, dapat mengikuti seleksi Sekda Kota sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pengangkatan Harus Dikoordinasikan dengan Gubernur
Hal penting lainnya adalah mekanisme koordinasi dengan gubernur.
Pasal 127 PP Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati atau wali kota harus dikoordinasikan dengan gubernur.
Artinya, pengangkatan Sekda definitif tidak hanya menyangkut kewenangan kepala daerah, tetapi juga memiliki prosedur koordinasi yang harus dipenuhi.
Sekda Bukan Jabatan yang Bisa Diberikan Sembarangan
Berdasarkan ketentuan tersebut, menjadi Sekda definitif membutuhkan persyaratan yang jelas, mulai dari status kepegawaian, pendidikan, pengalaman jabatan, kompetensi, integritas, hingga proses seleksi.
Karena itu, setiap pengangkatan Sekda harus mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan sistem merit agar pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas untuk memimpin koordinasi birokrasi pemerintahan daerah.
Ketentuan tersebut sekaligus menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi apakah proses pengangkatan Sekda di daerah telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. (Apr)



Tinggalkan Balasan