Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang menggelar pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas pada Jumat malam, 13 November 2026, pukul 20.00 WIB.
Pelantikan berlangsung di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, lantai III, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang.
Pelantikan yang mencakup pejabat eselon II, III, dan IV itu disebut sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program pemerintahan di tengah waktu penggunaan APBD 2026 yang semakin terbatas.
Namun, alasan percepatan tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai kinerja pengelolaan anggaran daerah. Dengan nilai APBD yang mendekati Rp1.032.524.088.452,84, publik mempertanyakan mengapa pemerintah baru terburu-buru menata birokrasi ketika tahun anggaran hampir berakhir.
Sementara, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (APBD-P) yang sudah disepakati memiliki struktur pendapatan daerah sebesar Rp.909.425.582.523,12 dan belanja daerah sebesar Rp.973.345.905.055,94.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, mengatakan pelantikan malam hari dipilih dengan pertimbangan efektivitas waktu dan percepatan program pemerintahan.
Menurut dia, pemerintah membutuhkan pejabat definitif, terutama kepala organisasi perangkat daerah (OPD), agar program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat segera dilaksanakan.
Jika pelantikan baru dilakukan pada Senin siang, kata Zulhidayat, waktu pelaksanaan program dikhawatirkan semakin terpangkas. Karena itu, pemerintah memilih melantik pejabat pada malam hari agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat segera berjalan.
Alasan tersebut mendapat sorotan dari Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Tanjungpinang, Budi Prasetyo. Ia menilai Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, terkesan kelimpungan menghadapi sisa waktu pelaksanaan APBD 2026.
Budi mempertanyakan mengapa penataan pejabat baru dilakukan dengan tergesa-gesa ketika tahun anggaran tinggal menyisakan waktu kurang dari dua bulan.
“Selama hampir sepuluh bulan terakhir, kondisi ekonomi Tanjungpinang belum menunjukkan pergerakan yang signifikan. Pembangunan dan aktivitas ekonomi yang seharusnya didorong melalui belanja daerah juga belum terlihat memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat,” kata Budi, Jumat, 13 November 2026.
Ia juga mempertanyakan realisasi APBD selama hampir sepuluh bulan terakhir. Menurut Budi, pemerintah tidak bisa hanya menjadikan kebutuhan akan kepala dinas definitif sebagai alasan untuk mempercepat penyerapan anggaran menjelang akhir tahun.
“Pertanyaannya sederhana, ke mana APBD Tanjungpinang selama sepuluh bulan terakhir? Mengapa sekarang tiba-tiba pemerintah begitu terburu-buru melantik pejabat dengan alasan agar roda perekonomian segera bergerak?” ujarnya.
Budi bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya penempatan dana APBD dalam bentuk deposito yang membuat belanja daerah tidak berjalan optimal. Namun, ia menegaskan hal tersebut masih berupa dugaan yang harus dijawab pemerintah melalui keterbukaan data keuangan.
“Jangan sampai muncul dugaan bahwa dana APBD selama ini justru lebih banyak ditempatkan dalam deposito, sementara masyarakat menunggu pembangunan dan perputaran ekonomi. Ini harus dijelaskan secara transparan. Kami tidak ingin berspekulasi, tetapi pemerintah wajib membuka data pengelolaan keuangannya,” katanya.
Menurut Budi, pelantikan pejabat menjelang akhir tahun tidak boleh menjadi alasan untuk menutupi persoalan lambannya pelaksanaan program pemerintah. Persoalan utamanya bukan semata-mata siapa yang menduduki jabatan, melainkan sejauh mana anggaran publik direalisasikan untuk kepentingan masyarakat.
Ia mendesak Pemerintah Kota Tanjungpinang membuka data realisasi APBD 2026 secara terperinci. Data yang diminta meliputi serapan belanja setiap OPD, progres pembangunan fisik, realisasi belanja modal, hingga posisi kas daerah.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi seremoni pelantikan, sementara persoalan mendasar mengenai realisasi anggaran dan pembangunan justru tidak pernah dijelaskan secara terang. APBD itu uang rakyat, bukan sekadar angka yang harus dihabiskan sebelum tutup tahun,” ujar Budi.
(kev/apr)
Tinggalkan Balasan