BUTON TENGAH – Upaya mendorong pembangunan daerah yang tepat sasaran terus dilakukan melalui penyerapan aspirasi masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah, La Ode Muslimin, di tiga wilayah Kecamatan Lakudo, yakni Kelurahan Boneoge, Desa Wongko, dan Desa Lolibu.
Kegiatan reses Masa Sidang I Tahun 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan serta menentukan arah pembangunan sesuai kondisi di lapangan.
La Ode Muslimin, legislator dari Fraksi Partai Gerindra, melaksanakan kunjungan reses di Kelurahan Boneoge pada Rabu (21/10), Desa Wongko pada Kamis (22/10), dan Desa Lolibu pada Sabtu (24/10).
Dalam kegiatan tersebut, berbagai sektor pembangunan menjadi perhatian masyarakat, mulai dari pertanian, perikanan, infrastruktur, pendidikan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga peningkatan kesempatan kerja.
La Ode Muslimin mengatakan, kegiatan reses merupakan kesempatan penting untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menyelaraskannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, berbagai masukan yang diterima akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD sehingga dapat disampaikan dan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
“Kehadiran kami di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen untuk terus membangun komunikasi dan menyerap kebutuhan warga. Setiap masukan yang disampaikan akan kami himpun sebagai bahan Pokir DPRD untuk selanjutnya diperjuangkan sesuai mekanisme dan kemampuan keuangan daerah,” ujar La Ode Muslimin, Sabtu (24/10/2026)
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan kerja sama semua pihak. Karena itu, kami di Fraksi Gerindra akan terus mendorong agar berbagai kebutuhan prioritas masyarakat dapat menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran APBD mendatang,” katanya.
Di Kelurahan Boneoge, aspirasi masyarakat didominasi kebutuhan penguatan sektor perikanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Warga menyampaikan harapan terkait dukungan sarana dan prasarana perikanan, bantuan armada serta alat tangkap ramah lingkungan, dan pengembangan budi daya laut.
Selain itu, perbaikan dermaga tambatan perahu dan fasilitas distribusi hasil perikanan juga menjadi perhatian. Peningkatan sarana tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas nelayan serta memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.
Masyarakat Boneoge turut mendorong adanya program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi keluarga nelayan serta penyediaan fasilitas olahraga untuk mendukung pengembangan potensi generasi muda.
Sementara itu, di Desa Wongko, sektor pertanian menjadi salah satu fokus pembahasan. Masyarakat menyampaikan kebutuhan perbaikan jalan usaha tani, pengadaan bibit unggul, kelancaran distribusi pupuk bersubsidi, serta pembangunan saluran irigasi.
Peningkatan infrastruktur pertanian tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas petani, mempermudah pengangkutan hasil panen, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
Selain sektor pertanian, masyarakat nelayan di Desa Wongko juga menyampaikan kebutuhan bantuan alat tangkap, khususnya jaring, guna menunjang kegiatan perikanan dan meningkatkan hasil tangkapan.
Adapun di Desa Lolibu, sejumlah kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat meliputi perbaikan jalan lingkungan, revitalisasi bangunan sekolah, serta pembenahan pasar desa dan fasilitas umum lainnya.
Pada sektor pemberdayaan ekonomi, para pelaku UMKM berharap adanya dukungan program peningkatan kapasitas usaha, khususnya melalui pelatihan keterampilan dan penguatan kemampuan pengelolaan usaha.
Masyarakat juga mengharapkan agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa dapat memberikan ruang partisipasi bagi tenaga kerja lokal sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.
La Ode Muslimin menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang diterima dari ketiga wilayah tersebut akan dirangkum dalam laporan resmi hasil reses DPRD Kabupaten Buton Tengah.
Selanjutnya, hasil penyerapan aspirasi tersebut akan disampaikan melalui mekanisme Pokir DPRD sebagai salah satu bahan masukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan berbagai program pembangunan di Kabupaten Buton Tengah dapat semakin terarah, tepat sasaran, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Lakudo.



Tinggalkan Balasan