Tanjungpinang, Ulasfakta.co — Kerugian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akibat pencurian kabel listrik di Jembatan Dompak ditaksir mencapai Rp1 miliar. Seorang pria berinisial MR (21) diduga menggasak kabel di kawasan tersebut sebanyak tiga kali sejak Juli 2026 sebelum akhirnya diringkus Satreskrim Polresta Tanjungpinang.
Pencurian itu menyasar kabel listrik di kawasan Jembatan Dompak, Jalan H. Moh. Sani, Kelurahan Dompak, Tanjungpinang. Kasus tersebut dilaporkan ke Polresta Tanjungpinang pada 12 Agustus 2026.
Kasat Reskrim Polresta Tanjungpinang, Kompol Lajun Siado Sianturi, menjelaskan penyidik kemudian melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap pihak yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut.
Dari hasil penyelidikan, polisi memperoleh informasi bahwa pencurian kabel diduga dilakukan menggunakan mobil Daihatsu Xenia. Aksi itu tidak hanya menyasar kabel di kawasan jembatan, tetapi juga kabel yang berada di bagian bawah Jembatan Dompak.
“Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, terduga pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian kabel sebanyak tiga kali sejak Juli 2026,” terang Lajun, Sabtu (14/11/2026).
Setelah menelusuri keberadaan terduga pelaku, polisi memperoleh informasi bahwa MR berada di kediamannya di Jalan Kota Piring, Tanjungpinang. Petugas kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankannya pada Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 16.30 WIB.
MR selanjutnya dibawa ke Polresta Tanjungpinang untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, yakni satu unit mobil Daihatsu Xenia warna putih beserta kuncinya, kabel listrik berukuran besar, satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, serta sebuah gunting besi berwarna kuning.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pencurian tersebut diduga dilatarbelakangi motif ekonomi. Akibat peristiwa itu, Pemprov Kepri diperkirakan mengalami kerugian materiil mencapai Rp1 miliar.
Atas dugaan perbuatannya, MR dipersangkakan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak kategori V sebesar Rp500 juta.
(kev)
Tinggalkan Balasan