Jakarta, Ulasfakta.co — Sejumlah nama elite partai politik mulai bermunculan dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Daftar nama tersebut mengemuka menyusul pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dan para petinggi partai politik (parpol) di Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (13/11/2026) sore.
Meski memiliki kewenangan konstitusional mengusulkan dua nama calon pengganti wakil presiden, Prabowo disebut memberikan waktu satu pekan kepada parpol koalisi untuk mendiskusikan kandidat yang akan diajukan.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan partainya menyerahkan sepenuhnya penentuan sosok pendamping presiden kepada Prabowo. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kewenangan kepala negara demi menjaga soliditas pemerintahan.
“Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” kata Doli dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Doli menilai, dalam tiga tahun sisa masa pemerintahan periode 2024–2029, Indonesia membutuhkan kendali langsung presiden serta sinergi seluruh elemen bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan, baik global maupun domestik.
Delapan Figur Parpol Masuk Pertimbangan
Meski menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo, Doli menyebut ada delapan tokoh dari lingkungan partai politik yang dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai pengganti Gibran.
“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Dari PDIP ada Puan Maharani, ada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dari Gerindra ada Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Sugiono, dan Ahmad Muzani. Kemudian ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono,” ungkap Doli.
Ia menilai kedelapan tokoh tersebut merupakan pimpinan partai politik yang memiliki pengalaman panjang di dunia politik maupun pemerintahan.
Selain pengalaman, Doli menekankan calon wakil presiden nantinya harus memiliki pandangan dan kebijakan yang sejalan dengan Prabowo.
“Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berpikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo,” ujarnya.
Doli juga mengingatkan calon pengganti Gibran harus memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden, memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial, serta dikenal luas di lingkungan politik maupun masyarakat.
Menurutnya, sosok tersebut juga harus mampu membantu presiden menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan sesuai arahan kepala negara.
“Dengan pengalaman dua tahun perjalanan pemerintahan, maka Pak Prabowo-lah yang paling tahu siapa tokoh itu. Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau,” sambungnya.
Sikap PKB dan Respons Ahmad Muzani
Di sisi lain, dukungan sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengisi posisi wakil presiden turut mencuat. Namun, Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda menegaskan dorongan tersebut bukan merupakan sikap resmi partai.
“Aspirasi pribadi. Jadi tidak mewakili kelembagaan PKB. Jadi ya aspirasi personal,” kata Huda di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat 13 November 2026.
Huda menyebut PKB menyerahkan sepenuhnya proses pengisian jabatan wakil presiden kepada Prabowo. Menurutnya, mekanisme pengusulan calon pengganti telah diatur dalam konstitusi.
“Secara konstitusi sudah diatur. Jadi Pak Presiden punya kewenangan mendorong dua nama. Nah, terkait dengan ini tentu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden,” ujarnya.
Sementara itu, nama Ketua MPR Ahmad Muzani turut masuk dalam daftar kandidat yang disebut Doli. Namun, Muzani enggan menanggapi spekulasi tersebut karena ingin fokus mengawal proses pengisian jabatan wakil presiden melalui MPR.
“Jangan komentar bursa dulu,” kata Muzani di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Muzani menegaskan dirinya hanya akan memberikan keterangan mengenai mekanisme pergantian wakil presiden di MPR, termasuk agenda rapat gabungan dan sidang paripurna.
“Komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna,” ucapnya.
Tinggalkan Balasan