BUTON TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah mulai menyoroti sejumlah persoalan dalam aktivitas pertambangan batu gamping yang dilakukan PT Bukit Gamping Resource (BGR) di Kecamatan Mawasangka Tengah. Selain memeriksa aspek legalitas perusahaan, DPRD juga akan menelusuri pengelolaan dana kompensasi dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) yang disalurkan kepada dua desa penerima manfaat.
Sorotan tersebut disampaikan setelah Ketua Komisi I bersama Ketua Komisi III DPRD Buton Tengah melakukan peninjauan langsung ke kawasan pertambangan PT BGR. Kunjungan lapangan itu bertujuan memastikan kesesuaian operasional perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kelengkapan perizinan, luas lahan yang digunakan, serta dokumen lingkungan.
Ketua Komisi I DPRD Buton Tengah, Samirun, mengatakan bahwa dalam pemeriksaan awal, pihaknya telah mengecek sejumlah dokumen perizinan perusahaan, di antaranya Izin Usaha Pertambangan (IUP), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
“Kami sudah mengecek kelengkapan izin-izin mereka, termasuk IUP, AMDAL, UKL, dan UPL. Berdasarkan pemeriksaan awal, semuanya sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ungkap Samirun seusai peninjauan lapangan. Senin (09/11/2026)
Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga memperoleh penjelasan mengenai keterlibatan PT Dahana sebagai kontraktor pertambangan, konstruksi, sekaligus penyedia alat berat di lokasi. Saat ini, perusahaan tersebut tengah melaksanakan pembangunan fasilitas pemurnian yang ditargetkan mampu mencapai kapasitas produksi hingga 1.000 ton per jam setelah rampung.
“Pihak perusahaan menyampaikan bahwa jika pembangunan fasilitas pemurnian ini rampung, mereka ditargetkan mampu memproduksi hingga 1.000 ton per jam,” jelasnya.
Dana Kompensasi dan CSR Jadi Perhatian
Meski pemeriksaan awal terhadap dokumen perizinan dinilai sesuai ketentuan, DPRD masih memiliki sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, terutama menyangkut penyaluran dana kompensasi dan CSR perusahaan selama 2025 dan 2026.
Dana yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah tersebut disebut dialokasikan untuk dua desa penerima manfaat. DPRD ingin memastikan bagaimana mekanisme penyalurannya, ke mana dana tersebut diperuntukkan, serta bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran tersebut.
Samirun menegaskan, persoalan tersebut perlu ditelusuri agar penyaluran dana dari perusahaan benar-benar transparan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ada beberapa hal dari keterangan pihak perusahaan yang perlu kami tindak lanjuti, terutama terkait dana kompensasi. Kami ingin tahu dengan pasti ke mana peruntukannya dan bagaimana pertanggungjawaban dari kedua desa penerima manfaat,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Buton Tengah berencana memanggil pemerintah kedua desa tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat. Pemanggilan itu dimaksudkan untuk memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai penerimaan, pengelolaan, hingga penggunaan dana kompensasi dan CSR yang telah disalurkan perusahaan.
Minta Pengusaha dan Tenaga Kerja Lokal Diprioritaskan
Selain menyoroti dana kompensasi, DPRD juga menekankan pentingnya keberpihakan perusahaan terhadap potensi ekonomi daerah melalui pelibatan pengusaha dan tenaga kerja lokal dalam kegiatan pertambangan.
Samirun menyampaikan bahwa penyedia jasa dan tenaga kerja lokal, baik kategori terampil (skilled) maupun tidak terampil (unskilled), perlu memperoleh kesempatan dan prioritas sesuai kualifikasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sesuai dengan peraturan terbaru Kementerian ESDM, penyedia jasa dan tenaga kerja lokal, baik yang terampil maupun tidak, harus diprioritaskan. Harapan kami, pengusaha alat berat di daerah ini yang memenuhi spesifikasi dapat dilibatkan secara penuh,” ujarnya.
Menurut DPRD, keberadaan investasi pertambangan di Buton Tengah semestinya turut membuka peluang usaha, memperluas lapangan pekerjaan, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.



Tinggalkan Balasan