Jakarta, Ulasfakta.co — Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya turut mengatur pembentukan dua lembaga baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut, pemisahan badan pengelola dari aparat penegak hukum diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pengelolaan aset hasil perampasan.
“Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pemisahan kewenangan tersebut dinilai penting agar aparat penegak hukum tidak berlomba-lomba mengejar target penyitaan aset sebanyak-banyaknya karena sekaligus mengelola hasil rampasan. Skema serupa, kata Habiburokhman, telah diterapkan di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
“Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” katanya.
Selain badan pengelola, beleid tersebut juga membentuk Badan Pengawas Perampasan Aset. Kehadiran lembaga ini ditujukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan undang-undang tersebut.
“Yang kedua, pengawas, Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat,” terang Habiburokhman.
Ia menilai, badan pengawas harus berdiri sendiri agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan penguasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan ataupun menjadi sarana pemerasan oleh oknum aparat penegak hukum.
“Jangan sampai undang-undang perampasan aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” tuturnya.
Sebelumnya, DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027.
Pengesahan tersebut menyusul keputusan tingkat I yang telah diambil Komisi III DPR sehari sebelumnya, Rabu 18 November 2026.
Dalam pembahasan itu, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Habiburokhman merinci, dari total tersebut sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM menyangkut substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.




Tinggalkan Balasan