Kawal Tujuh Program Prioritas Presiden, Gubernur Ansar Instruksikan Percepatan Penyelesaian Kendala di Daerah
TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bersama pemerintah kabupaten dan kota mengevaluasi pelaksanaan tujuh program strategis nasional. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan program sekaligus mencari penyelesaian atas berbagai kendala di lapangan.
Rapat dipimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan program prioritas Presiden yang menjadi bagian dari Asta Cita.
“Hari ini kita akan membahas perkembangan tujuh program, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi listrik, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, serta Cek Kesehatan Gratis yang mencakup penanganan stunting, imunisasi, dan TBC,” ujar Ansar.
Ansar mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu memberikan dukungan penuh agar program tersebut berjalan dengan baik. Dukungan juga diperlukan melalui kegiatan daerah yang dapat membantu pelaksanaan program utama.
“Kita ingin semua program Asta Cita ini bisa kita laksanakan dan implementasikan dengan sukses di Kepri. Kita tidak boleh bersikap ambivalen, tetapi harus memberikan dukungan, termasuk melalui program-program lain agar pelaksanaannya semakin komprehensif,” tegasnya.
Sejumlah perkembangan disampaikan dalam rapat tersebut. Untuk Kampung Nelayan Merah Putih, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri Said Sudrajat melaporkan bahwa dari 111 lokasi pada 2026, sebanyak 110 lokasi telah berkontrak. Satu lokasi di Pasir Panjang, Kabupaten Lingga, masih menunggu informasi detail kontrak.
Pada bidang kelistrikan, Pemprov Kepri bersama PLN telah menyusun rencana penyelesaian persoalan listrik untuk 2026–2027. Dukungan pada 2026 mencakup perluasan jaringan di tujuh lokasi dan pembangunan PLTS komunal di tujuh lokasi.
Sementara itu, perkembangan Sekolah Rakyat di Tanjungpinang, Kepulauan Anambas, dan Natuna telah memasuki tahapan pelaksanaan. Adapun rencana di sejumlah daerah lain masih menunggu proses dari pemerintah pusat.
Ansar meminta seluruh OPD mendata persoalan yang menghambat pelaksanaan program. Kendala yang tidak bisa diselesaikan di daerah akan dibawa untuk dibahas bersama pemerintah pusat.
“Kalau sudah kita inventarisasi persoalannya, nanti saya pelajari bahannya. Kita bisa bersama-sama dengan para bupati dan wali kota datang ke pemerintah pusat untuk membicarakan berbagai persoalan tersebut. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan di daerah dan membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Rapat turut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, jajaran OPD, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota, baik secara langsung maupun melalui Zoom.



Tinggalkan Balasan