Jakarta, Ulasfakta.co — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027.
Pengesahan tersebut dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” tanya Puan di hadapan anggota Dewan.
“Setuju,” seru anggota Dewan yang hadir.
Puan lantas mengetuk palu pengesahan satu kali sebagai tanda RUU tersebut resmi disahkan menjadi undang-undang.
“Terima kasih, alhamdulillah,” ucap Puan.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, DPR telah mengambil keputusan tingkat I pada Rabu 18 November 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah menuntaskan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
10 Poin Utama UU Perampasan Aset
Beleid yang baru disahkan tersebut mengatur sejumlah aspek terkait perampasan aset hasil tindak pidana. Ruang lingkupnya mencakup penipuan hingga penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
Selain itu, aturan ini juga mengatur pembagian kewenangan dalam proses perampasan aset, perlindungan terhadap pihak yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, hingga mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
Adapun 10 poin utama yang menjadi bagian dari pengaturan tersebut meliputi:
- Judul, Prinsip, dan Asas Hukum: Mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaan perampasan aset.
- Ruang Lingkup Tindak Pidana: Mengatur jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya investasi bodong dan perdagangan saham bodong dengan jumlah korban yang besar.
- Ancaman Pidana Tetap Berlaku: Menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Hukum Acara Tanpa Tuntutan Pidana: Mengatur pembagian kewenangan dalam proses perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
- Perlindungan Pihak Ketiga: Menjamin perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup untuk membuktikan kepentingannya atas aset.
- Pengembalian Aset kepada Korban: Menjamin upaya optimal dalam mengembalikan aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
- Pengelolaan Aset Profesional: Mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam mengelola aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
- Pengawasan Independen: Mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaannya oleh badan yang independen.
- Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan: Memastikan mekanisme perampasan aset tidak digunakan sebagai sarana penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
- Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi: Mengatur penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset dengan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas.




Tinggalkan Balasan