Pemprov Kepri Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih Demi Keberlanjutan Pembangunan
TANJUNGPINANG — Pemprov Kepri menegaskan bahwa capaian pembangunan harus diikuti dengan pengelolaan pemerintahan yang bersih dan pengawasan yang baik. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu dijaga agar manfaatnya terus dirasakan secara merata.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemprov Kepri bersama KPK di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Ansar menyebut pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan III 2026 mencapai 7,5 persen. Menurut paparan yang disampaikannya, capaian itu menempatkan Kepri pada posisi pertama di Sumatera dan ketiga secara nasional.
Ansar juga menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada 2025 mencapai 80,53 poin, dengan posisi pertama di Sumatera dan ketiga secara nasional.
Ia mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama Pemprov Kepri dengan pemerintah kabupaten dan kota, KPK, serta berbagai pihak yang mendukung pembangunan daerah.
Meski demikian, Ansar mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan harus ditopang oleh integritas dalam menjalankan pemerintahan.
“Namun demikian, kami menyadari sepenuhnya bahwa seluruh capaian dan proses pembangunan tersebut hanya akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat apabila dilandasi semangat integritas serta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, integritas adalah fondasi utama dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” ujar Ansar.
Pemprov Kepri terus menjalankan pembangunan di berbagai bidang, mulai dari peningkatan layanan pendidikan dan rumah sakit daerah hingga pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah.
Program lainnya mencakup pengelolaan potensi kelautan dan perikanan, pengembangan pariwisata, pembangunan kawasan perbatasan, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Ansar meminta seluruh perangkat daerah menjaga pelaksanaan program tersebut agar sesuai ketentuan. Ia juga mengharapkan arahan KPK untuk membantu memperbaiki pengelolaan pemerintahan dan mengurangi risiko penyimpangan anggaran.



Tinggalkan Balasan