Jakarta, Ulasfakta.co – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI membuka hak keuangan dari negara, termasuk uang pensiun yang nilainya mencapai Rp20,16 juta setiap bulan. Pensiun tersebut bahkan dapat diterima seumur hidup selama memenuhi ketentuan pemberhentian dengan hormat.
Besaran pensiun itu mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam aturan tersebut, gaji pokok Wapres ditetapkan empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wapres.
“Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden,” demikian bunyi ketentuan dalam UU tersebut.
Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 menetapkan gaji pokok pejabat negara tertentu, termasuk Ketua MPR, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA), sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Jika dikalikan empat, gaji pokok Wapres mencapai Rp20.160.000. Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, mantan Presiden dan Wapres yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026). Dokumen tersebut disampaikan kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut surat serupa juga telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, pembayaran pensiun tidak langsung dilakukan setelah surat pengunduran diri diserahkan. Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur pencairan pensiun dan tunjangan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.
Hak tersebut diberikan seumur hidup. Pembayaran dihentikan apabila penerima meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wapres. Jika penerima meninggal dunia, pembayaran dihentikan pada akhir bulan keenam setelah wafat.
Selain uang pensiun, mantan Wapres juga berhak memperoleh sejumlah fasilitas dari negara. Ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU tersebut mencakup tunjangan sesuai aturan pensiun pegawai negeri, biaya kebutuhan rumah tangga seperti air, listrik, dan telepon, serta jaminan biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wapres dan keluarganya.
Negara juga menyediakan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta satu unit kendaraan milik negara berikut pengemudinya.
Pemberian hak dan fasilitas tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa serta pengabdian selama menjabat. Seluruh pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Segala pembiayaan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan,” demikian bunyi Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978.
(kev)
Tinggalkan Balasan