Tanjungpinang, Ulasfakta.co — Andi Irawan resmi memimpin Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Tanjungpinang periode 2026–2031. Ia ingin organisasi alumni HMI tersebut mengambil peran lebih aktif dalam mengawal pembangunan dan menyikapi persoalan di daerah.

Andi dilantik bersama jajaran pengurus MD KAHMI dan Forum Alumni HMI-wati (Forhati) Tanjungpinang di Aston Tanjungpinang Hotel & Conference, Minggu (8/11/2026).

Dalam kepengurusan baru itu, Ahmad Nur Afendi dipercaya sebagai Sekretaris Umum dan Muhamad Fhirman Aqrabi sebagai Bendahara Umum.

Andi menegaskan, KAHMI tidak boleh hanya menjadi wadah berkumpul para alumni. Organisasi itu, menurutnya, harus mampu menyumbangkan pemikiran dan solusi bagi masyarakat.

“KAHMI tidak boleh sekadar menjadi penonton. Kami harus hadir memberikan gagasan, pemikiran, solusi, dan keteladanan bagi Kota Tanjungpinang dan Provinsi Kepri,” ujar Andi.

Ia juga ingin membangun KAHMI sebagai organisasi yang solid, produktif, kritis, dan tetap independen. Perbedaan pandangan politik maupun profesi di antara alumni, kata dia, tidak seharusnya mengikis persaudaraan.

Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI Kepri, Suryadi, mengingatkan pengurus baru agar segera menjalankan roda organisasi. Ia menyebut kepengurusan tingkat daerah sebagai ujung tombak KAHMI dalam menjaga marwah dan independensi organisasi.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura turut berharap KAHMI dan Forhati dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah, termasuk mendorong lahirnya generasi muda yang mampu bersaing.

Persoalan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu bahasan dalam seminar nasional yang digelar setelah pelantikan. Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, menilai Tanjungpinang masih perlu membenahi sejumlah sektor, mulai dari kebersihan kota, penataan ruang, hingga pelayanan di kawasan pelabuhan.

Menurut Syafrida, KAHMI dapat mengambil peran dalam mendorong perbaikan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya independensi moral alumni dalam mengawasi pelayanan publik dan mendorong reformasi institusi penegak hukum agar lebih transparan serta akuntabel.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) RI Joemarthine Chandra mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Ia mengajak alumni HMI menggunakan hak atas informasi untuk mengawasi kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, serta pelayanan badan publik di Kepulauan Riau.