Jakarta, Ulasfakta.co – Penyerahan surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) beriringan dengan batalnya rapat paripurna DPR yang dijadwalkan membacakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulannya, Kamis (12/11/2026).

Surat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung Gibran saat menemui pimpinan MPR di Gedung MPR, Jakarta Pusat.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut Gibran juga meminta agar surat tersebut segera diproses.

“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.

Menurutnya, Gibran menyampaikan bahwa surat serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” katanya.

Di tengah perkembangan tersebut, anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, membenarkan rapat paripurna yang sedianya membahas usulan HMP tidak jadi dilaksanakan.

“Iya (batal rapat paripurna),” kata Khozin kepada wartawan.

Sebelumnya, usulan HMP telah diterima pimpinan DPR pada Rabu, 11 November 2026.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengungkapkan, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap usulan tersebut.

Jumlah itu merupakan hasil rekapitulasi tanda tangan yang diserahkan masing-masing perwakilan pengusul kepada pimpinan DPR.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.