Tanjungpinang – Kemitraan pemerintah dengan media massa sejatinya bukan sekadar urusan memasang berita atau memenuhi kewajiban publikasi. Lebih dari itu, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi publik, menyampaikan informasi pembangunan, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang transparan dan berimbang.

Namun, ketika kerja sama publikasi antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan perusahaan media hanya bernilai kecil, bahkan sebatas satu berita advertorial, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana pemerintah memandang peran dan kontribusi media dalam mendukung keterbukaan informasi publik?

Media bukan hanya tempat menitipkan pesan pemerintah. Media memiliki tanggung jawab jurnalistik, sumber daya manusia, biaya operasional, serta proses produksi informasi yang membutuhkan profesionalisme dan independensi.

Satu berita advertorial tentu memiliki nilai sebagai bentuk publikasi. Namun, apabila pola kerja sama hanya berhenti pada satu kali penayangan dengan nilai anggaran yang sangat terbatas, patut dipertanyakan apakah skema tersebut sudah mencerminkan kemitraan yang proporsional.

Apalagi, perusahaan pers memiliki beban operasional yang tidak sedikit. Mulai dari biaya peliputan, pengelolaan redaksi, tenaga wartawan, pengembangan platform digital, hingga kebutuhan menjaga keberlangsungan perusahaan media.

Karena itu, kerja sama publikasi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai formalitas administratif atau sekadar menggugurkan kewajiban pengadaan jasa publikasi.

Pemko Tanjungpinang perlu memiliki kebijakan kemitraan media yang transparan, terukur, dan mempertimbangkan kebutuhan komunikasi publik sekaligus profesionalisme perusahaan pers. Penentuan nilai kerja sama juga semestinya didasarkan pada kriteria yang jelas, seperti jenis layanan, ruang lingkup pekerjaan, jangkauan pembaca, kualitas produk jurnalistik, serta ketentuan pengadaan yang berlaku.

Di sisi lain, media juga harus tetap menjaga independensi. Kerja sama advertorial tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Sebab, fungsi media bukan hanya menyampaikan keberhasilan pemerintah, tetapi juga menjalankan kontrol sosial demi kepentingan masyarakat.

Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan program dan kebijakannya. Sebaliknya, media membutuhkan ekosistem usaha yang sehat agar dapat menjalankan fungsi jurnalistik secara berkelanjutan. Hubungan ini semestinya dibangun atas dasar profesionalisme, bukan sekadar hubungan transaksional.

Jika satu perusahaan media hanya mendapatkan ruang kerja sama untuk satu berita advertorial dengan nilai yang minim, sudah waktunya Pemko Tanjungpinang mengevaluasi kembali pola kemitraan publikasi yang dijalankan.

Bukan berarti setiap media harus mendapatkan anggaran besar atau perlakuan istimewa. Namun, harus ada prinsip keadilan, transparansi, kesetaraan kesempatan, dan penghargaan terhadap jasa profesional yang diberikan.

Pada akhirnya, membangun kemitraan dengan media bukan semata-mata soal berapa banyak berita yang ditayangkan atau berapa rupiah yang dikeluarkan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah membangun hubungan yang sehat dengan pers, tanpa mengabaikan nilai ekonomi, profesionalisme, dan independensi media.

Sebab, media yang sehat merupakan salah satu penopang keterbukaan informasi dan demokrasi lokal. Jangan sampai kemitraan publikasi hanya menjadi formalitas satu berita, sementara semangat membangun hubungan pemerintah dan pers justru kehilangan maknanya.

(isk)