Tanjungpinang, Ulasfakta.co — Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membantah isu yang menyebutkan pemerintah daerah akan menghapuskan alokasi dana aspirasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri.

Ansar menegaskan, pemerintah provinsi tidak pernah menghapus alokasi tersebut, melainkan melakukan penyesuaian terhadap postur dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Bukan dihapuskan, istilahnya juga bukan dana aspirasi. Kami prinsipnya mengakomodir aspirasi teman-teman DPRD karena mereka memiliki tanggung jawab politis kepada konstituennya,” ujar Ansar kepada Ulasfakta.co, Selasa (10/11/2026).

Ansar menjelaskan, setiap usulan yang diserap para legislator saat menjalankan masa reses dan belanja masalah di lapangan tetap ditampung. Namun, besaran serta realisasi anggaran pengembangannya harus disesuaikan secara rasional dengan kemampuan fiskal daerah.

Ia juga mengingatkan agar seluruh program yang diusulkan melalui jalur aspirasi tersebut wajib menginduk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri.

“Apapun program yang diusulkan, cantolannya harus RPJMD kita. Hal ini penting supaya seluruh indikator capaian pembangunan daerah dapat tercapai secara terukur,” tegasnya.

(kev)