Tanjungpinang, Ulasfakta.co — Kebutuhan investasi nasional untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 diproyeksikan mencapai Rp47.000 triliun. Di tengah besarnya kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meluncurkan portal digital TPAKD Kepri melalui website tpakdpri.id yang dilengkapi fitur LAYARKU untuk memperluas akses pembiayaan nelayan dan petani di wilayah kepulauan.
Peluncuran website tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi High Level Meeting Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Selasa (10/11/2026).
Melalui LAYARKU, masyarakat dapat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan dengan subsidi margin 0 persen dari Pemerintah Provinsi Kepri. Pengajuan dilakukan secara daring dengan memasukkan jumlah dana yang dibutuhkan, menjelaskan jenis usaha, serta mengunggah foto usaha.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri Sinar Danandjaya menjelaskan, data pengajuan tersebut akan langsung terhubung dengan penanggung jawab atau person in charge (PIC) dari bank. Selanjutnya, pihak bank akan memeriksa dan menganalisis permohonan sebelum memutuskan persetujuan pembiayaan.
Jika pengajuan disetujui, bank akan melanjutkan proses penilaian hingga pencairan dana.
“Jadi nanti tinggal input saja berapa yang dibutuhkan, usahanya seperti apa di foto nanti akan langsung terhubung ke PIC dari bank. Jadi PIC dari bank akan melihat, akan memproses, menganalisa, kalau misalkan disetujui, di-appraise, kemudian disetujui, maka akan dicairkan langsung,” kata Sinar.
Ia menyebutkan, layanan tersebut telah diuji coba melalui proyek percontohan terhadap sejumlah nelayan di Kabupaten Karimun. Hasilnya, beberapa nelayan sudah mendapatkan KUR melalui sejumlah bank.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, peluncuran LAYARKU merupakan salah satu upaya mempermudah masyarakat memperoleh layanan keuangan, terutama nelayan dan petani yang tinggal di pulau-pulau.
Menurutnya, masyarakat cukup diberikan edukasi mengenai penggunaan aplikasi tersebut untuk mengakses pembiayaan. Ketersediaan jaringan internet menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar layanan dapat dimanfaatkan.
“Mereka cukup kita edukasi menggunakan aplikasi itu untuk mendapatkan layanan keuangan. Terutama seperti para nelayan, petani-petani yang ada di pulau-pulau, di mana pun mereka berada yang penting sinyalnya tersedia,” ujar Ansar.
Ia meminta pelaksanaan program tersebut terus dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat. Ansar juga meminta seluruh bupati dan wali kota memberikan perhatian serius terhadap percepatan akses keuangan di daerah masing-masing.
Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota memiliki peran penting karena masyarakat penerima manfaat berada di wilayah mereka. Sementara pemerintah provinsi bertugas mengoordinasikan pelaksanaan program agar akses pembiayaan semakin luas dan mampu menggerakkan perekonomian daerah.
Ansar turut menyoroti masih adanya kabupaten dan kota di Kepri yang belum mencapai kategori unggul dalam Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD). Ia meminta daerah tersebut mempelajari indikator penilaian serta berkoordinasi dengan OJK dan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kepri.
“Semua di Kepri ini mesti unggul,” tegasnya.
Sementara itu, Sinar menjelaskan, TPAKD merupakan wadah kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, OJK, serta industri jasa keuangan. Keanggotaannya juga melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, akademisi, dan berbagai unsur industri jasa keuangan.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu pengentasan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akses layanan keuangan.
Ia kemudian mengungkapkan kebutuhan investasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Dari total Rp47.000 triliun, sekitar Rp3.400 triliun disebut berasal dari pemerintah melalui APBN dan APBD, sedangkan Rp2.900 triliun bersumber dari badan usaha milik negara (BUMN).
Sementara sekitar Rp41.000 triliun lainnya diharapkan berasal dari dana masyarakat dan pembiayaan eksternal. Menurut Sinar, perbankan juga harus mengambil bagian dalam memenuhi kebutuhan investasi tersebut.
“Perbankan harus support sekitar 16 persen dari kebutuhan itu,” ujarnya.
Karena itu, OJK mendorong industri jasa keuangan memperdalam pasar keuangan dengan meningkatkan layanan dan produk pembiayaan.
Perbankan juga diharapkan menekan biaya dana atau cost of fund agar bunga kredit lebih terjangkau, sehingga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat mengakses pembiayaan dengan biaya lebih murah.
Selain perbankan, pengembangan sektor jasa keuangan nonbank seperti pasar modal dan asuransi juga menjadi perhatian. OJK turut mendorong program pemerintah, termasuk KUR dan Mekaar, agar terus berkembang sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh akses permodalan dan kegiatan ekonomi meningkat.
Di sisi lain, hasil survei indeks literasi dan inklusi keuangan 2026 yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan indeks inklusi keuangan Kepri mencapai 98,43 persen. Capaian tersebut menempatkan Kepri di posisi ketiga nasional setelah DKI Jakarta sebesar 99,74 persen dan Daerah Istimewa Yogyakarta 98,74 persen.
Sementara itu, indeks literasi keuangan Kepri tercatat 78,29 persen atau berada di posisi keempat nasional. Terdapat selisih sekitar 20 poin persentase antara tingkat inklusi dan literasi keuangan di daerah tersebut.
Sinar menjelaskan, tingginya indeks inklusi menunjukkan masyarakat Kepri telah memiliki akses terhadap produk dan layanan industri jasa keuangan. Namun, kemudahan mengakses layanan tersebut perlu diikuti pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk yang digunakan.
Masyarakat juga perlu memahami ketentuan penjaminan simpanan oleh LPS, termasuk batas dan persyaratannya. Selain itu, nasabah harus mengetahui saluran pengaduan yang dapat digunakan apabila mengalami sengketa dengan lembaga jasa keuangan.
Ia mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kondisi keuangan sebelum menggunakan produk jasa keuangan maupun mulai berinvestasi. Dana darurat, kata dia, perlu disiapkan terlebih dahulu dengan jumlah setara enam kali pengeluaran bulanan.
Setelah memiliki dana darurat, masyarakat disarankan menyiapkan perlindungan asuransi, seperti BPJS dan asuransi jiwa, sebelum mulai berinvestasi. Dengan begitu, ketika nilai investasi mengalami penurunan dan muncul kebutuhan mendesak, seperti biaya pengobatan anak, masyarakat tidak harus menjual investasinya.
“Yang pertama masyarakat harus punya dana darurat dulu. Dana darurat itu sebesar enam kali dari biaya bulanan. Kemudian setelah itu, baru masyarakat punya semacam asuransi, seperti BPJS, asuransi jiwa, dan lain sebagainya. Baru yang ketiga investasi,” tuturnya.
Selain indeks literasi dan inklusi keuangan, OJK juga memaparkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAT) untuk mengukur kemudahan masyarakat memperoleh layanan keuangan di setiap kabupaten dan kota.
Sinar menjelaskan, penilaian IKAT mencakup akses masyarakat terhadap kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dana pihak ketiga atau simpanan, serta berbagai produk keuangan lainnya, termasuk asuransi dan BPJS. Semakin tinggi indeks tersebut, semakin baik akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Berdasarkan hasil pemetaan itu, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kabupaten Karimun masuk kategori unggul. Kabupaten Bintan dan Natuna berada pada kategori hampir unggul, sedangkan Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas masih dalam kategori berkembang.
Ia berharap industri jasa keuangan dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan keuangan di setiap wilayah.
Dengan semakin mudahnya masyarakat memperoleh pembiayaan dan memanfaatkan produk jasa keuangan, peluang pengembangan usaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kepri diharapkan semakin terbuka.
(Kev)
Tinggalkan Balasan