Ulasfakta.co – Pada Rabu, 23 April 2025, Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas (BP3K2NA) menggelar diskusi publik di Gedung Sri Serindit, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Acara bertema “Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas dalam Perspektif Integrasi dan Kedaulatan Bangsa di Perbatasan” ini dihadiri oleh lebih dari 250 peserta, termasuk Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Bupati Natuna Cen Sui Lan, serta tokoh masyarakat dan akademisi.

Ketua Panitia Pelaksana, Mustamin Bakri, menyampaikan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas merupakan panggilan sejarah dan cita-cita masa depan masyarakat perbatasan. Ia menekankan pentingnya peningkatan status wilayah menjadi provinsi khusus untuk memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola potensi daerah, terutama di wilayah perbatasan yang rawan konflik dan gangguan kedaulatan.

Bupati Natuna, Cen Sui Lan, berharap agar perjuangan ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Ia menyatakan, “Kami ingin berperan dalam mewujudkan Indonesia Emas, bukan hanya menjadi penonton. Kami berharap Ketua Komisi II dapat menyampaikan langsung aspirasi ini kepada Presiden.”

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan dukungannya terhadap pemekaran wilayah ini. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2027 akan ada sembilan perusahaan yang mulai mengeksploitasi gas di wilayah Kepri. “Jika provinsi ini terbentuk, hak pengelolaan akan berada di tangan mereka sendiri,” ujarnya.

Diskusi publik ini juga menghadirkan narasumber utama seperti Ketua Tim Kajian Akademik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dr. Oksep Adhayanto, dan Ketua BP3K2NA, Umar Natuna, yang menyampaikan dasar akademik dan strategis perjuangan pembentukan provinsi baru ini.

Harapannya, perjuangan panjang ini akan mendapat legalitas dan keputusan politik dari pemerintah pusat, demi mewujudkan perbatasan yang berdaulat, maju, dan sejahtera.