Lingga, Ulasfakta.co — Dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Desa Rejai, Kabupaten Lingga, yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, mendapat sorotan aktivis setempat. Di tengah desakan agar kasus tersebut diusut tuntas, Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lingga, Aipda Erwin Tobing menyebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Desakan tersebut disampaikan aktivis Kabupaten Lingga, Jefrianto. Ia meminta aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan, menelusuri dugaan korupsi dana desa yang dikaitkan dengan seorang Sekretaris Desa (Sekdes) Rejai berinisial R.
Jefrianto menilai, dugaan penyelewengan dana desa merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Penyidik diminta menelusuri alur penggunaan anggaran serta memeriksa dokumen pertanggungjawabannya.
“Kami meminta APH segera mengambil langkah hukum yang diperlukan. Jika memang sudah terdapat bukti yang cukup dan memenuhi ketentuan hukum, pihak yang bertanggung jawab harus segera diproses sesuai peraturan perundang-undangan,” tegas Jefrianto Kamis (12/11/2026).
Ia mengingatkan, lambannya penanganan perkara berisiko menggerus kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa maupun penegakan hukum di Kabupaten Lingga.
“Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan persoalan yang menyangkut pengelolaan uang negara. Kami berharap APH bekerja secara independen dan tidak tebang pilih,” ujarnya.
Meski demikian, Jefrianto menegaskan desakan tersebut merupakan bentuk pengawalan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Ia juga mengingatkan agar semua pihak tetap menjunjung asas praduga tak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Uang desa adalah uang rakyat. Karena itu, setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum,” tutupnya.
Sementara itu, Erwin menyebut pihaknya tengah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait dugaan tersebut.
“Iya, kita lagi koordinasi dengan APIP,” tulis Erwin dalam percakapan WhatsApp dengan Jefrianto, Jumat (13/11/2026).
Saat Jefrianto menyampaikan bahwa pihak yang diduga terkait sudah lebih dari dua bulan tidak aktif di kantor, Erwin meminta agar informasi perkembangan selanjutnya turut dibagikan.
“Jika ada info kelanjutannya mohon izin berbagi,” tulisnya.
(kev)
Tinggalkan Balasan