BUTON TENGAH — Persoalan yang dihadapi nelayan bagan apung di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, mendapat perhatian LSM-Garuda. Salah satu yang menjadi sorotan adalah sulitnya nelayan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menunjang aktivitas melaut.

Padahal, nelayan bagan apung memiliki peran penting dalam produksi perikanan Buton Tengah, khususnya ikan teri yang menjadi salah satu komoditas andalan daerah.

Dalam rentang 2023 hingga 2025, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi ikan teri di Buton Tengah mencapai sekitar 5 ribu ton setiap tahunnya.

Nelayan bagan apung yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir Kecamatan Mawasangka dan kawasan Desa Terapung menjadi salah satu kelompok yang berperan dalam tingginya produksi tersebut.

Namun, di tengah besarnya potensi perikanan itu, nelayan masih menghadapi sejumlah persoalan. Selain keterbatasan dan sulitnya memperoleh BBM bersubsidi jenis solar maupun pertalite, nelayan juga menghadapi persoalan lain, termasuk dugaan praktik illegal fishing yang dinilai meresahkan.

Direktur LSM-Garuda, Rahim, mengatakan kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Menurutnya, besarnya potensi ikan teri di Buton Tengah semestinya berjalan beriringan dengan perhatian terhadap nelayan yang menjadi ujung tombak produksi.

“Kalau ikan teri merupakan salah satu komoditas andalan dan kebanggaan Buton Tengah, maka nelayan yang berada di balik produksi tersebut juga harus mendapatkan perhatian khusus,” kata Rahim.

Atas persoalan tersebut, LSM-Garuda telah menyampaikan surat kepada DPRD Kabupaten Buton Tengah. Surat tersebut kemudian mendapat respons dari DPRD melalui surat bernomor 500.10.2.3/95/2026.

Melalui surat tersebut, LSM-Garuda diundang untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Senin mendatang.

Rahim mengatakan, dalam RDP tersebut pihaknya akan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi nelayan bagan apung, terutama terkait akses terhadap BBM bersubsidi.

“Kami akan menyampaikan persoalan yang dihadapi nelayan, terutama terkait BBM subsidi dan persoalan lainnya. Kami berharap ada perhatian dan langkah konkret dari pemerintah daerah,” ujarnya.

LSM-Garuda juga mendorong Pemerintah Kabupaten Buton Tengah agar tidak hanya menyelesaikan persoalan nelayan secara parsial, tetapi mulai mempertimbangkan program yang secara khusus memberikan dukungan dan perlindungan bagi nelayan bagan apung.

“Bila perlu, Pemda Buteng membuat program khusus untuk nelayan-nelayan tangguh kita. Mereka adalah bagian penting dari tingginya produksi ikan teri di Buton Tengah,” pungkas Rahim.