Bintan – Bupati Bintan Roby Kurniawan bersama Wakil Bupati Deby Maryanti menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) pada dimensi internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Kamis (12/11/2026), di Aula Kantor Bupati Bintan.

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mengevaluasi sekaligus memperkuat langkah pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, di antaranya Kasatgas Korsupgah I.2 KPK Uding Juharudin, pimpinan dan anggota DPRD Bintan, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Roby menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan supervisi yang dilakukan KPK. Ia menyebut koordinasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026.

Menurut Roby, Survei Penilaian Integritas tidak semestinya hanya dipandang sebagai angka atau capaian administratif. Hasil survei tersebut harus menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh mana integritas aparatur pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat dalam menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“SPI bukan sekadar angka. Ini merupakan potret nyata bagaimana pegawai, mitra, dan masyarakat menilai integritas kita. Karena itu, hasil yang diperoleh harus menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk terus melakukan pembenahan,” kata Roby.

Bupati Bintan Roby Kurniawan | foto: Diskominfo Bintan


Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil SPI Tahun 2025, Pemkab Bintan telah menyusun rencana aksi tindak lanjut yang mencakup tiga indikator utama, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Hingga Oktober 2026, Pemkab Bintan telah mengunggah 16 dokumen data dukung tindak lanjut Rencana Aksi Triwulan I melalui aplikasi SPI KPK. Dari jumlah tersebut, 11 dokumen telah diverifikasi, sedangkan lima dokumen lainnya masih memerlukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Capaian tersebut menjadi bagian dari proses pemenuhan rencana aksi yang harus terus ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah.

Roby juga menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, dalam memperkuat pencegahan korupsi. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan sejak proses perencanaan, penganggaran hingga pengawasan.

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah memperkuat budaya kerja profesional, meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Daerah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, serta menerapkan prinsip nol toleransi terhadap praktik suap, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

“Pencegahan korupsi bukan hanya tentang sistem digital, SOP yang rapi, atau skor yang tinggi. Lebih dari itu, pencegahan korupsi adalah tentang budaya kerja dan integritas pribadi setiap ASN di Kabupaten Bintan,” tegasnya.

Roby menegaskan, Pemkab Bintan terbuka terhadap evaluasi dan koreksi dari KPK. Ia berharap pendampingan lembaga antirasuah tersebut dapat mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih bersih dan berintegritas.

“Kami di Kabupaten Bintan siap bekerja lebih keras. Kami siap diuji, siap dikoreksi, dan siap berkolaborasi secara terbuka dengan KPK. Kami yakin, dengan bimbingan dan supervisi KPK, cita-cita mewujudkan Kabupaten Bintan yang Maju, Bersih, dan Berintegritas akan segera terwujud,” tutupnya.

Melalui koordinasi tersebut, seluruh perangkat daerah diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi mampu merealisasikan rencana aksi SPI melalui pembenahan sistem kerja, transparansi pengelolaan anggaran, serta peningkatan integritas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.