Ulasfakta – Rencana penyaluran seragam gratis bagi siswa SMA sederajat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ditunda, seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa program ini bukan dihapus, melainkan hanya ditunda sementara hingga ada kepastian anggaran dalam APBD Perubahan 2025.

“Kita lihat perkembangannya. Jika ada ruang dalam APBD Perubahan, maka program ini tetap akan dijalankan,” kata Ansar, Kamis (6/2/2025).

Fokus pada Skala Prioritas

Keputusan penundaan ini dilakukan menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengarahkan pemerintah daerah untuk mengutamakan efisiensi dan efektivitas anggaran.

Meski ada penyesuaian, Ansar menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama Pemprov Kepri.

“Sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian. Kami pastikan pelayanan utama tetap berjalan tanpa gangguan,” ujarnya.

Kadisdik Kepri: Pembangunan Sekolah Tetap Berjalan

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kepri, Andi Agung, juga membenarkan bahwa penundaan program seragam gratis merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang lebih luas.

Namun, ia memastikan bahwa pembangunan ruang kelas baru (RKB) tetap berjalan, meskipun ada penyesuaian dalam jumlah yang dibangun.

“RKB tetap kita bangun untuk mendukung kebutuhan pendidikan di Kepri. Namun, jumlahnya mungkin sedikit berkurang dibandingkan rencana awal,” jelasnya.

Dampak bagi Orang Tua Murid

Penundaan program ini tentu berimbas pada orang tua murid, terutama bagi keluarga kurang mampu yang berharap mendapat seragam sekolah secara gratis.

Sejumlah orang tua siswa mengaku kecewa, namun tetap berharap program ini bisa direalisasikan dalam APBD Perubahan.

“Kami berharap seragam gratis tetap diberikan, karena sangat membantu bagi kami yang ekonominya pas-pasan,” ujar Siti, salah satu orang tua siswa di Tanjungpinang.

Sementara itu, Pemprov Kepri meminta masyarakat untuk bersabar, seraya menunggu kepastian alokasi anggaran dalam APBD Perubahan mendatang.