Tanjungpinang – Integrasi data penerima bantuan menjadi fokus Pemko Tanjungpinang melalui program Bima Sakti Kartu Berbenah yang dirancang menyatukan seluruh layanan dalam satu sistem digital berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Skema ini disiapkan untuk mengatasi persoalan data yang selama ini tersebar di berbagai instansi dan kerap memicu ketidaktepatan sasaran bantuan.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan pemutakhiran data serta menyiapkan regulasi sebagai dasar penerapan program tersebut.
“Semua data penerima manfaat kita satukan dalam satu sistem. Jadi cukup satu kartu saja, masyarakat tidak perlu lagi mengurus berulang-ulang untuk mendapatkan layanan. InsyaAllah diluncurkan Agustus 2026,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Melalui Kartu Berbenah, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial hingga pemberdayaan UMKM akan terhubung dalam satu sistem. Masyarakat cukup menggunakan satu kartu untuk mengakses seluruh layanan tersebut.
Lis menegaskan, sistem ini juga diarahkan untuk memangkas birokrasi serta menutup celah duplikasi data.
“Ke depan tidak lagi diperlukan surat pengantar atau proses administrasi berulang. Cukup scan kartu, seluruh data langsung muncul,” katanya.
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menyebut implementasi program ini melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Dinas Sosial, Pendidikan, Kesehatan, hingga Dukcapil.
“Seluruh OPD akan terintegrasi dalam satu sistem data Kartu Berbenah. Saat ini kami masih menyiapkan aspek teknis serta tahapan peluncurannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, Dinas Sosial akan menjadi ujung tombak dalam penentuan penerima bantuan, sementara Dinas Pendidikan akan mengintegrasikan program seperti PIP ke dalam sistem tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Endang Susilawati, menyebut pihaknya telah menyiapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama.
“Data sudah tersedia dan dikelola oleh operator. Kami siap mendukung pelaksanaan program ini,” ujarnya.
Program ini diharapkan mampu membangun basis data terpadu penerima bantuan daerah, mengurangi duplikasi, serta meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan.
Dengan sistem tersebut, setiap penerima bantuan akan memiliki identitas terverifikasi dengan riwayat bantuan tercatat secara digital, sementara penyaluran diarahkan secara non-tunai melalui mekanisme perbankan.
Tinggalkan Balasan