Tanjungpinang — Kegiatan reses yang digelar Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua, di Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Jumat (24/4/2026), berlangsung penuh antusiasme. Sekitar 200 warga hadir memadati Lapangan Voli RW 06 untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.
Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan forum dialog terbuka antara masyarakat dan wakil rakyat. Berbagai persoalan strategis dibahas, mulai dari pembangunan infrastruktur lingkungan, peningkatan pelayanan publik, hingga upaya mendorong penguatan ekonomi masyarakat kecil.
Dalam sambutannya, Rudy Chua menegaskan bahwa reses merupakan bagian penting dari tanggung jawab politik anggota legislatif kepada masyarakat. Menurutnya, aspirasi warga harus menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Setiap kebijakan yang baik lahir dari proses mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan penting dalam pembahasan pembangunan daerah ke depan,” ujarnya.
Selain menyerap aspirasi, kegiatan tersebut juga menyoroti pentingnya keamanan sebagai penunjang partisipasi masyarakat. Pengamanan acara dipimpin Kapolsek Bukit Bestari, Suardi, bersama personel kepolisian dan Bhabinkamtibmas, Razmudi.
Dalam kesempatan itu, Aiptu Razmudi menyampaikan bahwa situasi keamanan yang kondusif memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan dan keberanian masyarakat menyampaikan pendapat.
“Ketika masyarakat merasa aman, mereka lebih berani menyampaikan aspirasi dan aktivitas ekonomi juga bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Reses tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi perlindungan sosial kepada masyarakat. Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang hadir memberikan penjelasan terkait berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik bagi pekerja formal maupun informal.
Beberapa program yang disosialisasikan di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan sosial dan ketahanan ekonomi keluarga.
Kegiatan reses di Tanjung Unggat itu juga dinilai menjadi contoh kolaborasi antara unsur legislatif, aparat keamanan, dan lembaga pelayanan publik dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tinggalkan Balasan