LINGGA – Sebagai putra daerah, saya tidak bisa memilih diam ketika kekayaan alam Kabupaten Lingga terus menjadi perbincangan, sementara masyarakat masih bertanya-tanya: Apa manfaat yang benar-benar kembali kepada daerah dan rakyat?
Isu aktivitas pertambangan timah di Pulau Pekajang bukan sekadar persoalan investasi. Ini adalah persoalan harga diri daerah, keberpihakan kepada masyarakat, dan keberanian pemerintah dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika benar terdapat aktivitas pertambangan, maka publik berhak mengetahui secara terbuka bagaimana legalitasnya, bagaimana pengawasannya, apa dampaknya terhadap lingkungan, dan apa manfaat nyata yang diterima masyarakat serta daerah.
Yang paling mengecewakan bukan hanya isu pertambangannya, tetapi kesan bahwa pemerintah daerah belum mampu memberikan penjelasan yang tegas dan terbuka kepada masyarakat. Di saat rakyat membutuhkan kepastian, yang muncul justru ruang bagi spekulasi dan keresahan.
Saya ingin bertanya kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Lingga: di mana keberpihakan kalian ketika masyarakat menuntut kejelasan atas pengelolaan sumber daya alam daerahnya sendiri?
Jabatan adalah amanah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar menghadiri seremoni atau menyampaikan pidato. Rakyat membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya pernyataan. Kekayaan alam Lingga harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
DPRD sebagai wakil rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton. Fungsi pengawasan harus dijalankan secara serius. Panggil pihak-pihak terkait, minta penjelasan terbuka, dan sampaikan hasilnya kepada masyarakat. Jangan biarkan publik merasa bahwa suara mereka tidak didengar.
Begitu pula Bupati Lingga. Kepemimpinan diuji ketika muncul persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Jika memang seluruh aktivitas telah sesuai dengan ketentuan hukum, jelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Namun apabila terdapat persoalan yang perlu ditindaklanjuti, pemerintah harus menunjukkan keberanian untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Yang paling dikhawatirkan adalah apabila suatu hari nanti kekayaan alam telah habis, tetapi masyarakat Lingga tetap hidup dalam keterbatasan. Jangan sampai generasi mendatang hanya mewarisi kerusakan lingkungan, sementara manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati oleh pihak lain.
Sebagai aktivis, saya percaya bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, keadilan, dan kesejahteraan. Kritik ini bukan lahir karena kebencian kepada pemerintah, melainkan karena kecintaan kepada Kabupaten Lingga.
Jika pemerintah diam ketika rakyat bertanya, maka kritik adalah bentuk kepedulian. Jika pemerintah tidak hadir membela kepentingan daerah, maka masyarakat akan terus mengingat siapa yang memilih diam di saat Lingga membutuhkan keberanian.
Kabupaten Lingga tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai berbicara. Kabupaten Lingga membutuhkan pemimpin yang berani berdiri paling depan untuk menjaga tanah, laut, dan masa depan rakyatnya.
Tinggalkan Balasan