TANJUNGPINANG – Surat terbuka yang menyoroti belum dilaksanakannya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, pemerintah memastikan proses mutasi masih berjalan sesuai tahapan dan regulasi yang berlaku, sembari menilai kritik yang disampaikan secara objektif sebagai bagian dari evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Menurutnya, kritik yang disampaikan secara objektif merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan.
“Saya suka sekali kalau ada masyarakat yang mengkritik, tandanya mereka peduli, asal kritiknya objektif,” kata Lis, Kamis (9/7/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan mutasi pejabat masih menunggu rampungnya penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah direvisi.
Selain itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang juga masih menyelesaikan Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai aturan pelaksana perubahan SOTK. Menurut Lis, penyusunan struktur organisasi tersebut turut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar organisasi pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan.
“Kemampuan anggaran kita terbatas, sehingga dilakukan efisiensi dan penggabungan OPD agar belanja pemerintah ke depan lebih mampu menopang kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Lis mengatakan Perwako tersebut saat ini masih berproses di Kementerian Hukum dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Setelah seluruh tahapan administrasi selesai, pemerintah akan melanjutkan proses berikutnya, termasuk pelaksanaan mutasi pejabat.
“Setelah semuanya selesai, baru kita bisa melangkah ke tahapan berikutnya. Jangan sampai rekomendasi turun sementara aturan pelaksana belum siap,” ucapnya.
Menurut Lis, kondisi fiskal daerah juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, sejumlah penyesuaian belanja dilakukan agar pengelolaan anggaran tetap terjaga dan mampu mendukung kebutuhan organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, ia menegaskan berbagai program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah. Di antaranya melalui upaya menekan angka pengangguran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
(Kev)
Tinggalkan Balasan