Tanjungpinang – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang masih berada di bawah target hingga memasuki triwulan III menuai sorotan. Kondisi tersebut dinilai menjadi momentum bagi Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk mengevaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terutama dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
Demisioner Ketua BEM FISIP UMRAH periode 2025, Muhammad Aidil Zulfa, menilai capaian PAD tersebut semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, Bapenda tidak cukup hanya berfokus pada penerimaan pajak kendaraan, sementara masih terdapat potensi PAD lain yang dapat digali.
Menurut Aidil, posisi Kepala Bapenda merupakan jabatan strategis karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dalam kondisi hari ini, seharusnya Gubernur Ansar memilih Kepala Bapenda yang benar-benar handal dalam pengelolaan pendapatan daerah, menguasai regulasi kewenangan daerah dan berpengalaman di bidang keuangan daerah. Jangan sampai kualifikasinya hanya karena pernah menduduki eselon II, kemudian ditempatkan pada OPD strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujar Aidil.
Jangan Hanya Kejar Pajak Masyarakat
Aidil menilai persoalan PAD tidak semestinya hanya diselesaikan dengan menggenjot penerimaan dari masyarakat melalui pajak kendaraan.
Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu melihat kondisi ekonomi masyarakat sebelum mengambil kebijakan peningkatan pendapatan.
“Masyarakat hari ini membutuhkan program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka agar kesejahteraan meningkat dan mereka bisa keluar dari kesulitan ekonomi,” katanya.
Ia menyoroti kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan kemampuan masyarakat dalam membayar kewajibannya.
“Kepekaan Pemprov terhadap kondisi ekonomi masyarakat hari ini patut dipertanyakan. Ketidakmampuan Bapenda dalam pengelolaan pendapatan daerah akhirnya masyarakat dikejar-kejar pajak kendaraan,” ujarnya.
Menurut Aidil, meski pemerintah memberikan berbagai keringanan, termasuk pengurangan pokok pajak maupun penghapusan denda, sebagian masyarakat tetap kesulitan memenuhi kewajibannya.
“Bagaimana mau bayar pajak kendaraan? Pokok pajak sudah dikurangi 50 persen dan dendanya dihapus pun masyarakat masih keberatan. Mereka lebih memilih menggunakan tabungan yang terbatas untuk kebutuhan primer sehari-hari,” katanya.
Kepri Dinilai Punya Banyak Potensi PAD
Aidil menilai persoalan rendahnya realisasi PAD seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan pajak kendaraan. Menurutnya, Kepri memiliki banyak potensi pendapatan yang dapat digali apabila pemerintah daerah mampu memetakan kewenangan dan sumber penerimaan secara lebih komprehensif.
“Saya pikir banyak sekali potensi PAD yang dimiliki Pemprov Kepri. Kalau Kepala Bapenda bisa fokus terhadap tugas dan fungsinya, tentu harus didukung dengan pengalaman dan jam terbang yang memadai,” jelasnya.
Aidil bahkan menyarankan Bapenda kembali membedah berbagai regulasi yang mengatur kewenangan daerah dan keuangan daerah.
“Di Kepri kita tidak kekurangan orang pintar. Bedah kembali UU Pemerintahan Daerah, UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP dan Permendagri terkait keuangan daerah, serta Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah,” katanya.
Menurutnya, regulasi tersebut seharusnya menjadi pijakan untuk mengidentifikasi ruang-ruang baru yang memungkinkan dikembangkan menjadi sumber PAD, tentunya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pesimis Target PAD Tercapai Jika Polanya Sama
Aidil mengaku pesimis target PAD Kepri dapat tercapai apabila strategi yang digunakan pemerintah masih berkutat pada mengejar pajak dari masyarakat.
“Kalau polanya hanya mengejar pajak masyarakat, saya pesimis realisasi PAD Kepri akan mencapai target,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan persoalan tidak tercapainya target PAD bukan hanya berdampak pada pemerintah daerah, tetapi dapat merembet ke pelaku usaha lokal yang menjadi rekanan pemerintah.
“Saya tegaskan, tahun lalu PAD Kepri tidak mencapai target. Banyak sekali rekanan lokal yang mengalami tunda bayar dan bahkan harus berutang sana-sini untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga,” ungkap Aidil.
Karena itu, Aidil mendesak Gubernur Kepri Ansar Ahmad segera memanggil Kepala Bapenda Kepri untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mendorong seluruh potensi pendapatan daerah berdasarkan aturan agar dioptimalkan.
“Kita minta Gubernur Ansar panggil Kepala Bapenda Kepri. Berikan peringatan keras atas beban kerjanya dan dorong agar seluruh potensi pendapatan berdasarkan aturan benar-benar dioptimalkan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi tumpuan utama ketika masih banyak potensi PAD yang belum digarap secara maksimal,” pungkasnya.
(Kev)
Tinggalkan Balasan