Tanjungpinang – Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD HIMA PERSIS) Tanjungpinang-Bintan meminta Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto tidak melepaskan gagasan “Polisi Bersama Rakyat” yang disampaikannya dalam proses uji kelayakan dan kepatutan.
Gagasan tersebut dinilai harus diwujudkan dalam tindakan dan kebijakan Polri di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat yang menyampaikan kritik maupun aspirasi.
Ketua PD HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Zhein Noor Ramadhan, mengatakan kepemimpinan baru Polri diharapkan mampu mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat.
“Kami mengingatkan Kapolri untuk berpegang teguh pada gagasan Polisi Bersama Rakyat. Jangan sampai gagasan tersebut berhenti sebagai slogan saat fit and proper test, tetapi harus terlihat dalam tindakan dan kebijakan Polri di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat yang menyampaikan kritik dan aspirasi,” ujar Zhein, Kamis (1/10/2026).
Dalam kesempatan itu, ucapan selamat juga disampaikan kepada Suyudi Ario Seto atas amanah sebagai Kapolri. Kepemimpinan baru tersebut diharapkan mampu menghadirkan wajah kepolisian yang dekat, terbuka dan humanis terhadap masyarakat.
“Selamat kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto atas amanah sebagai Kapolri. Kami berharap kepemimpinan baru ini benar-benar mampu menghadirkan wajah kepolisian yang dekat, terbuka dan humanis terhadap masyarakat,” katanya.
Menurut Zhein, gagasan tersebut perlu terlihat dalam cara Polri menangani masyarakat yang menyampaikan aspirasi, termasuk ketika menghadapi aksi unjuk rasa.
Ia meminta pendekatan dialogis dan humanis tetap dikedepankan dalam menjalankan tugas pengamanan.
“Ketika masyarakat menyampaikan kritik dan aspirasi, Polri harus mampu hadir untuk mendengar dan berdialog. Polisi jangan hanya hadir sebagai aparat pengamanan, tetapi juga sebagai pihak yang mampu mencari jalan keluar bersama masyarakat,” ujarnya.
HIMA PERSIS Tanjungpinang-Bintan juga menyoroti penanganan konflik sosial yang berkaitan dengan pembangunan, termasuk persoalan penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Zhein mengatakan masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap sebuah proyek pembangunan tidak serta-merta dapat dipandang sebagai ancaman keamanan.
“Dalam persoalan penolakan PSN, masyarakat yang menyampaikan keberatan bukan otomatis musuh negara. Mereka adalah warga negara yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan kepentingannya,” katanya.
Ia meminta Polri mengedepankan komunikasi dua arah, pencegahan konflik dan mediasi dalam menghadapi berbagai persoalan di tengah masyarakat, termasuk konflik agraria, pesisir, lingkungan maupun pembangunan yang berkaitan dengan PSN.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Polri juga dinilai perlu terbuka terhadap kritik, memberikan pelayanan secara adil dan menjalankan penegakan hukum secara profesional.
“Polisi bersama rakyat berarti polisi hadir di tengah rakyat, mendengar rakyat dan melindungi hak-hak rakyat. Karena itu, keberhasilan kepemimpinan Kapolri Suyudi nantinya tidak hanya dapat dilihat dari seberapa kuat Polri menjaga keamanan, tetapi juga dari seberapa kuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” tutup Zhein.
(Kev)
Tinggalkan Balasan