Bintan – Tersendatnya pasokan MinyaKita selama dua bulan terakhir mulai berdampak terhadap distribusi minyak goreng subsidi di Kabupaten Bintan. Kondisi itu membuat sejumlah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kesulitan memenuhi kebutuhan pedagang eceran hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus memunculkan usulan agar KDMP Kuala Sempang mengambil peran sebagai Distributor 1 (D1).
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan Asy Syukri mengatakan, kebutuhan MinyaKita di daerah selama ini masih bergantung pada pasokan Perum Bulog dengan harga Rp14.500 per liter. Harga tersebut dinilai ideal karena masih memungkinkan pedagang menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.
Namun, dalam dua bulan terakhir, pasokan dari Bulog tidak berjalan maksimal sehingga distribusi ke koperasi ikut terganggu.
“Persoalan stok maupun harga MinyaKita di Bintan memang cukup memprihatinkan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan hal ini kepada kami,” kata Asy kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).
Ia menjelaskan, dampak keterbatasan pasokan mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Di Desa Malang Rapat, misalnya, kebutuhan MinyaKita mencapai sekitar 400 liter setiap bulan yang biasa disalurkan kepada pedagang eceran sekaligus mendukung program Jumat Berkah. Namun, pasokan tersebut nyaris tidak tersedia selama Juli.
Sementara itu, KDMP Busung terpaksa membeli MinyaKita dari distributor umum tanpa memperoleh margin keuntungan yang memadai demi menjaga pasokan bagi 18 pelaku UMKM di kawasan Gurun. Keluhan serupa juga disampaikan pengelola koperasi di Pengudang, Kuala Sempang, hingga Kijang Kota.
Menurut Asy, kondisi tersebut mendorong munculnya usulan agar KDMP Kuala Sempang dapat ditunjuk sebagai Distributor 1 (D1) MinyaKita di Kabupaten Bintan sehingga distribusi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Sampai saat ini di Kabupaten Bintan belum ada distributor satu (D1) MinyaKita sehingga kita sangat kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat dan hanya bergantung pada Bulog. Bahkan sebelumnya kita pernah memfasilitasi badan usaha mengusulkan D1 MinyaKita, namun hingga kini belum ada kejelasannya,” ujarnya.
Ia meyakini keberadaan distributor tingkat pertama di Bintan akan memperpendek rantai distribusi sekaligus mempermudah pengawasan penyaluran minyak goreng subsidi.
“Dengan adanya D1 mandiri di Bintan, pengawasan peredaran akan jauh lebih mudah dan kebutuhan koperasi bisa terpenuhi,” katanya.
Asy menambahkan, pemerintah daerah siap memfasilitasi seluruh persyaratan maupun proses perizinan apabila KDMP Kuala Sempang memperoleh kepercayaan untuk mengelola distribusi tersebut.
“KDMP Kuala Sempang bahkan siap jika dipercaya pemerintah untuk mengelola penyaluran D1. Pemkab Bintan tentu menyambut baik dan siap memfasilitasi,” ujarnya.
Menurut dia, apabila skema tersebut terealisasi, KDMP Kuala Sempang diharapkan mampu menjadi penyangga distribusi bagi koperasi-koperasi Merah Putih lainnya sehingga persoalan kelangkaan stok tidak lagi dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Perum Bulog Cabang Tanjungpinang Arief Alhadihaq membenarkan stok MinyaKita dalam dua bulan terakhir memang belum berada pada kondisi maksimal.
“Memang selama ini beberapa koperasi desa disuplai oleh Bulog. Namun semenjak dua bulan ini kebutuhan stok MinyaKita tidak maksimal sehingga kami lebih memilih menggunakan skala prioritas. Kami berharap ke depan stok kembali normal dan bertambah sehingga kebutuhan Koperasi Merah Putih dapat kami suplai sesuai kebutuhannya,” ujar Arief.
Ia berharap ketersediaan pasokan segera membaik agar distribusi MinyaKita di Kabupaten Bintan kembali normal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.
(Kev)
Tinggalkan Balasan