Tanjungpinang – Nama salah seorang anggota DPRD Kota Tanjungpinang disebut-sebut dalam unggahan media sosial yang berkaitan dengan dugaan persoalan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Informasi tersebut mulai menjadi perhatian setelah beredar di media sosial, salah satunya melalui platform Instagram.
Dalam unggahan yang beredar, identitas anggota DPRD dengan inisial ‘RFS’ yang dimaksud disebut secara terbuka dan disertai narasi dengan kata-kata yang dinilai cukup kasar.
Tak berhenti pada penyebutan identitas, sejumlah informasi yang diduga berkaitan dengan data keluarga anggota DPRD tersebut juga disebut turut dicantumkan dalam unggahan.
Beredarnya informasi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Apalagi, sosok yang disebut merupakan bagian dari lembaga legislatif Kota Tanjungpinang yang memiliki posisi dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Bukan Sekadar Persoalan Pribadi?
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena apabila dugaan yang beredar nantinya terbukti memiliki dasar, maka persoalannya tidak hanya menyangkut individu.
Keterkaitan seorang anggota DPRD itu dengan persoalan pinjaman online ilegal, apabila benar terbukti, berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai integritas, etika, dan citra lembaga legislatif di mata masyarakat.
Namun sebaliknya, apabila informasi yang beredar ternyata tidak benar atau terdapat informasi yang dipelintir, hal tersebut juga dapat merugikan nama baik anggota DPRD yang bersangkutan beserta keluarganya.
Karena itu, diperlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak-pihak terkait agar informasi yang berkembang di media sosial tidak menjadi kesimpulan sepihak.
Data Keluarga Ikut Disebar
Yang menjadi sorotan lainnya adalah dugaan ikut dicantumkannya data atau informasi mengenai keluarga anggota DPRD tersebut.
Penyebaran data pribadi dengan disertai narasi bernada kasar tentu menjadi persoalan tersendiri. Apalagi anggota keluarga yang disebut belum tentu memiliki hubungan dengan persoalan yang sedang dipersoalkan.
Publik juga diingatkan untuk tidak serta-merta menyebarluaskan kembali data pribadi yang muncul dalam unggahan tersebut sebelum mengetahui kebenaran dan konteksnya.
Sampai saat ini, Ulasfakta masih terus memverifikasi kebenaran terhadap informasi yang beredar di media sosial tersebut.
Selain itu, Ulasfakta juga berharap pihak DPRD Kota Tanjungpinang, khususnya lembaga atau alat kelengkapan DPRD yang memiliki kewenangan dalam menangani persoalan etik anggota DPRD, dapat memberikan penjelasan apabila persoalan tersebut telah dilaporkan atau diproses melalui mekanisme resmi.
(pem/red)
Tinggalkan Balasan