Jakarta – Tingginya bunga pinjaman bagi masyarakat prasejahtera mendapat sorotan Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah pun menginstruksikan penurunan suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar hingga di bawah 9 persen.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Prabowo menilai selama ini terjadi ketimpangan dalam akses pembiayaan, di mana pelaku usaha kecil justru dibebani bunga kredit jauh lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang memperoleh pinjaman perbankan dengan bunga rendah.
“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial karena masyarakat kecil justru menanggung beban pembiayaan lebih berat dibanding kelompok ekonomi atas.
“Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” katanya.
Prabowo menegaskan pemerintah akan terus mengevaluasi sistem pembiayaan agar lebih berpihak kepada masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
“Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan,” ujarnya.
Selain menyoroti bunga kredit, Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga mempercepat reformasi regulasi serta memangkas hambatan birokrasi yang dinilai menghambat investasi dan kegiatan usaha.
Menurutnya, banyak pengusaha hingga investor mengeluhkan proses perizinan yang memakan waktu lama dan berbelit.
“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit,” katanya.
Presiden turut meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai tumpang tindih.
Prabowo menegaskan pengusaha yang serius bekerja dan berinvestasi harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah karena dinilai berperan dalam membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi nasional.
“Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu,” ujarnya.
Kebijakan penurunan bunga kredit dan dorongan deregulasi tersebut disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mempercepat iklim investasi di Indonesia.
Tinggalkan Balasan