Tanjungpinang – Percepatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menjadi salah satu kunci dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kota Tanjungpinang pada 2026.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Perangkat Daerah yang digelar di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Selasa (23/6/2026).
Rapat tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyelarasan langkah antar-OPD, mulai dari penguatan disiplin dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), pengembangan manajemen talenta, pengelolaan fiskal daerah yang berkelanjutan, hingga peningkatan kecepatan respons pemerintah terhadap berbagai aspirasi masyarakat.
Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan keberhasilan program strategis daerah sangat bergantung pada kecepatan eksekusi serta kualitas koordinasi antarperangkat daerah. Menurutnya, setiap OPD harus bekerja secara terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Pemerintah daerah harus hadir secara nyata. Setiap laporan dan keluhan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Jangan sampai keterlambatan penanganan justru menurunkan kepercayaan publik,” ujar Lis.
Selain menyoroti kinerja birokrasi, Lis juga meminta perhatian lebih terhadap persoalan pelayanan dasar, terutama kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Ia meminta OPD terkait memperkuat edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap kebersihan kawasan permukiman.
Persoalan ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Lis meminta pengaturan lalu lintas dan patroli pada titik-titik rawan kemacetan lebih dioptimalkan guna mendukung kenyamanan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, turut dibahas rencana penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah pasca penetapan APBD Perubahan. Penataan tersebut diharapkan mampu menciptakan pembagian tugas yang lebih efektif sekaligus mendukung pencapaian target kinerja pemerintah daerah.
Lis juga menekankan pentingnya tertib administrasi dan jalur koordinasi yang jelas antar-OPD. Menurutnya, administrasi yang baik menjadi fondasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemerintah.
Terkait pengelolaan aset daerah, ia meminta dilakukan pendataan dan verifikasi ulang kendaraan dinas guna memastikan pengelolaan aset berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Selain itu, rapat juga membahas persiapan peluncuran sejumlah program dan inovasi daerah yang direncanakan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, di antaranya Kartu Bimasakti serta penguatan produk unggulan lokal Kota Tanjungpinang.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang berharap sinergi antarperangkat daerah semakin kuat sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tinggalkan Balasan