Tanjungpinang – Persoalan fiskal di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dinilai membutuhkan perhatian serius di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah akibat kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kepri pun mendesak empat anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Kepri bersama pemerintah daerah se-Kepri duduk satu meja membahas kondisi tersebut.

Ketua Harian JPKP Provinsi Kepri, Fachrizan, mengatakan keterbatasan ruang fiskal berpotensi mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan maupun program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurut Fachrizan, sejumlah persoalan strategis di Kepri membutuhkan intervensi dan kebijakan khusus dari Pemerintah Pusat.

Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan, kebutuhan dana khusus bagi daerah kepulauan agar perhitungan fiskal tidak semata-mata bertumpu pada jumlah penduduk dan luas daratan, pembangunan infrastruktur serta konektivitas antarpulau hingga penguatan sektor ekonomi maritim dan nelayan.

Namun, menurutnya, persoalan fiskal menjadi salah satu tantangan paling mendesak yang harus segera diperjuangkan.

“Kita minta agar legislator dari Kepri menyuarakan persoalan tersebut. Bukan hanya soal proyek fisik, tetapi juga harus ada keberpihakan kebijakan secara khusus dari Pemerintah Pusat terhadap daerah kepulauan,” ujar Fachrizan saat diwawancarai Ulasfakta, Kamis (20/8/2026).

Pria yang akrab disapa Fahry itu menilai empat anggota DPR RI asal Kepri memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.

Karena itu, ia mendorong para legislator tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membangun komunikasi langsung dengan gubernur, bupati dan wali kota di Kepri untuk memetakan persoalan serta menyusun agenda bersama yang dapat dibawa ke Pemerintah Pusat.

Jangan Hanya Batam yang Menjadi Perhatian

JPKP juga meminta empat anggota DPR RI Dapil Kepri lebih aktif turun ke enam kabupaten/kota di luar Batam.

Fachrizan menegaskan pembangunan Kepri tidak boleh hanya dilihat dari kemajuan Kota Batam. Menurutnya, masih terdapat daerah lain yang memiliki kemampuan fiskal terbatas dan tingkat ketergantungan terhadap APBD cukup tinggi.

“Kita tidak mendiskreditkan Kota Batam. Batam memang sudah maju, menjadi salah satu ikon Indonesia dan memiliki kekuatan ekonomi yang besar dari sektor swasta. Tetapi kabupaten/kota lainnya sangat membutuhkan perhatian khusus,” katanya.

Ia menilai kesenjangan kemampuan fiskal dan pembangunan antardaerah di Kepri membuat kebijakan yang seragam tidak selalu mampu menjawab kebutuhan masing-masing wilayah.

“Untuk mendekati pembangunan seperti Batam saja berat, apalagi kalau dipaksakan harus seimbang. Daerah-daerah tersebut masih sangat bergantung pada kemampuan APBD,” sambungnya.

DPR RI Diminta Aktif Saat Reses

JPKP juga meminta anggota DPR RI Dapil Kepri memanfaatkan masa reses secara maksimal untuk menggali persoalan masyarakat dan pemerintah daerah.

Fachrizan menilai reses tidak seharusnya berhenti pada agenda pertemuan seremonial. Legislator, kata dia, harus turun langsung ke lapangan sekaligus membangun komunikasi dengan kepala daerah.

“Saat reses, kita minta anggota DPR asal Kepri benar-benar turun ke masyarakat di setiap daerah serta berkoordinasi dengan bupati atau wali kota setempat,” tegas Fahry.

Menurutnya, pola tersebut akan membuat persoalan yang dibawa ke pusat lebih konkret karena berdasarkan kebutuhan aktual masing-masing daerah.

“Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan persoalan aktual yang sedang dihadapi daerah dan kemudian membawa pekerjaan rumah tersebut ke Pemerintah Pusat untuk dicarikan solusinya,” tambahnya.

Ia mengingatkan, tanpa komunikasi yang kuat antara legislator dan pemerintah daerah, berbagai persoalan pembangunan berpotensi hanya menjadi daftar usulan yang terus berulang setiap tahun tanpa penyelesaian konkret.

Tujuh Kabupaten/Kota, Empat Legislator

Fachrizan menegaskan empat anggota DPR RI asal Dapil Kepri memiliki tanggung jawab politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dari tujuh kabupaten/kota di provinsi kepulauan tersebut.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan wakil rakyat yang hadir ketika masa kampanye atau reses, tetapi juga legislator yang mampu mengawal persoalan daerah hingga ke tingkat Pemerintah Pusat.

“Suara masyarakat dari tujuh kabupaten/kota dititipkan kepada empat anggota DPR RI Dapil Kepulauan Riau. Kita tentu bangga memiliki perwakilan di Gedung Senayan. Apalagi jika persoalan daerah bisa dibawa ke pusat untuk dicarikan solusinya,” ungkapnya.

Fahry menekankan persoalan fiskal harus menjadi salah satu agenda utama yang diperjuangkan para wakil rakyat Kepri.
Sebab, keterbatasan fiskal bukan sekadar persoalan angka dalam APBD. Jika ruang fiskal semakin sempit, kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan, pelayanan publik dan program yang menyentuh masyarakat juga ikut tertekan.

“Yang jelas, Provinsi Kepri hari ini membutuhkan kerja keras wakil rakyat atau anggota DPR RI yang mampu menyuarakan persoalan fiskal dengan lantang. Jangan sampai keterbatasan fiskal membuat program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui APBD tidak berjalan optimal,” pungkas Fahry.

(Kev)