Tanjungpinang – Penanganan HIV/AIDS di Kota Tanjungpinang didorong menjadi prioritas bersama di tengah tantangan keberlanjutan program kesehatan dan layanan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHIV).
Dorongan tersebut disampaikan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dalam kegiatan Advokasi Strategis Building Awareness and Mobilizing Domestic Resources Workshop for Sustainability of HIV Program di Aston Tanjungpinang Hotel and Conference Center, Senin (11/5/2026).
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza, mengatakan selama ini sejumlah program sosial dan kesehatan, termasuk penanganan HIV/AIDS, masih mendapat dukungan dari NGO dan lembaga donor luar negeri. Namun kondisi global disebut mulai memengaruhi keberlanjutan pendanaan program tersebut.
“Ini warning bagi kita. Jangan sampai nanti NGO melepas bantuan, sementara pemerintah belum siap mengambil alih,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya dibebankan kepada komunitas sosial semata. Keterlibatan pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat dinilai penting agar upaya pencegahan dan layanan terhadap ODHIV tetap berjalan optimal.
“Kalau anggaran pemerintah terbatas, persoalan ini harus dipikul bersama. Minimal ada prioritas untuk penanganan penyakit ini,” katanya.
Pemko Tanjungpinang juga mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR guna mendukung keberlanjutan layanan HIV/AIDS di daerah.
Raja Ariza menyebut jumlah penderita HIV/AIDS di Kepulauan Riau saat ini mendekati 4.000 orang. Sementara di Kota Tanjungpinang, sekitar 1.000 orang masih membutuhkan layanan dan pengawasan rutin.
Meski belum sepenuhnya mencapai target, ia menilai penanganan HIV/AIDS di Tanjungpinang mulai menunjukkan perkembangan positif.
“Ini tantangan bagi kita di tengah keterbatasan anggaran. Tapi kalau dilakukan bersama-sama, persoalan ini bisa kita atasi agar penyakit ini tidak terus berkembang,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Komunitas Peduli AIDS Kepri (Kompak), Harmoni, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk mencari solusi keberlanjutan program HIV/AIDS setelah sejumlah bantuan donor mulai berakhir.
Menurutnya, sejak 2019 program pendampingan ODHIV di Tanjungpinang mendapat dukungan dari lembaga donor internasional. Selain memberikan dukungan psikososial, komunitas juga membantu memastikan pasien tetap menjalani terapi ARV secara rutin.
“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah maupun nonpemerintah agar program pencegahan HIV/AIDS di Tanjungpinang tetap berjalan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa komitmen donor global terhadap pendanaan kesehatan terus mengalami penurunan. The Global Fund pada 2025 memangkas pendanaan sebesar 9,26 persen dari skema hibah yang berjalan.
Di sisi lain, efisiensi anggaran pemerintah pusat ikut berdampak terhadap pembiayaan sejumlah program kesehatan, termasuk HIV, TB, dan malaria.
Data Kementerian Kesehatan RI per Juni 2025 mencatat sebanyak 353.694 orang atau 63 persen dari estimasi total orang dengan HIV di Indonesia telah teridentifikasi. Dari jumlah tersebut, 249.808 orang sudah memulai pengobatan ARV dan 139.958 di antaranya mencapai virus tersupresi.
Tinggalkan Balasan