Tanjungpinang – Hasil Sensus Ekonomi (SE) 2026 dinilai akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Nite and Day Hotel Tanjungpinang, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (10/6/2026).
Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, mengatakan sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang menghasilkan gambaran menyeluruh kondisi perekonomian sebagai dasar penyusunan program pembangunan.
“Data yang dikumpulkan bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi fondasi pengambilan kebijakan ke depan yang digunakan oleh berbagai level pemerintahan,” ujarnya.
Ia menegaskan, di tengah keterbatasan anggaran daerah, pemerintah dituntut menyusun perencanaan yang lebih presisi dengan berbasis data yang akurat.
Menurutnya, data yang valid akan membantu pemerintah menentukan sektor prioritas, kelompok yang perlu intervensi, hingga program yang paling tepat untuk dijalankan.
“Ketika anggaran semakin terbatas, perencanaan harus semakin matang. Pemerintah perlu tahu sektor mana yang tumbuh dan program apa yang harus diprioritaskan,” katanya.
Zulhidayat juga menekankan pentingnya integritas petugas dalam menghasilkan data yang sesuai kondisi lapangan karena akan berpengaruh langsung terhadap kualitas kebijakan.
“Jaga integritas dan sajikan data yang benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan adanya tantangan baru dalam pendataan seiring perkembangan ekonomi digital yang mengubah pola usaha, transaksi, hingga pemasaran masyarakat.
“Ekonomi sekarang sudah bergerak ke arah digital, ini menjadi tantangan yang harus dipahami petugas di lapangan,” tambahnya.
Ia juga berpesan agar petugas sensus mampu menjaga etika dan komunikasi saat berinteraksi dengan responden.
“Petugas sensus membawa nama BPS dan negara, sehingga harus mampu berkomunikasi dengan baik dan membuat responden nyaman,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Yulia Tri Madani, menjelaskan seluruh calon petugas telah melalui tahapan seleksi mulai dari administrasi, tes kompetensi, hingga wawancara.
Pembekalan dilakukan melalui metode e-learning, pelatihan klasikal, serta simulasi lapangan dengan melibatkan pelaku usaha sebagai narasumber.
“Harapannya petugas sudah memahami konsep dan metode sebelum turun ke lapangan,” kata Yulia.
Pelatihan gelombang kedua ini diikuti 91 peserta yang terdiri dari Petugas Pencacah Lapangan (PCL), Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), serta petugas BPS.
Setelah pelatihan, para petugas akan melaksanakan pendataan selama sekitar dua setengah bulan dengan target 700 hingga 900 unit usaha per orang.
Tinggalkan Balasan