Bintan – Ketegangan mewarnai audiensi rencana sedimentasi laut di wilayah Desa Numbing, pesisir Bintan, berubah ricuh setelah sejumlah nelayan mengaku dibungkam saat hendak menyampaikan aspirasi, meski mereka disebut menjadi pihak yang paling terdampak dari rencana aktivitas pengerukan laut tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di Balai Serbaguna Dusun I, Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Selasa (19/5/2026), awalnya digelar sebagai forum dialog antara masyarakat dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Namun suasana berubah memanas ketika nelayan merasa pendapat mereka justru dibatasi.
Ketua Aliansi Nelayan Pesisir Bintan, Rudi Herdiawan, mengatakan nelayan yang akan menerima dampak langsung dari rencana sedimentasi laut tidak memperoleh kesempatan cukup untuk berbicara dalam forum tersebut.
“Dari awal kunjungan, yang diberikan kesempatan berbicara justru masyarakat pendatang. Sementara kami nelayan saat ingin menyampaikan pendapat malah ditahan,” ujarnya.
Kekecewaan nelayan memuncak ketika forum dihentikan sementara mereka mengaku belum sempat menyampaikan pandangan secara terbuka terkait aktivitas pengerukan laut di wilayah tersebut.
“Acara ditutup saat kami belum bicara. Kami ini yang terdampak langsung, tapi tidak didengar. Kami seperti dilarang bersuara,” kata Rudi.
Ketegangan kemudian tak terhindarkan. Nelayan yang merasa diabaikan terlibat adu argumen dengan sejumlah peserta lain yang dinilai bukan pihak terdampak langsung namun justru lebih dominan dalam audiensi.
“Nelayan tidak terima karena yang didengar bukan suara kami. Padahal kami yang akan terdampak langsung,” ujarnya.
Rudi juga menyoroti dugaan ketimpangan dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat. Menurutnya, kelompok masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut justru tidak menjadi prioritas untuk didengar dalam pembahasan yang menyangkut wilayah pesisir.
“Yang didengar bukan masyarakat yang hidup dari laut. Ini yang membuat kami merasa tidak dihargai,” tambahnya.
Audiensi tersebut diketahui hanya berlangsung sekitar satu jam. Dalam waktu yang terbatas itu, nelayan menilai persoalan besar terkait sedimentasi laut belum dibahas secara menyeluruh, terutama menyangkut dampak terhadap ruang tangkap dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
Kekecewaan masyarakat semakin bertambah karena forum itu tidak menghasilkan keputusan maupun jawaban konkret atas keresahan nelayan terkait rencana pengerukan laut di wilayah mereka.
Rudi turut menyoroti tidak hadirnya unsur legislatif dari tingkat Provinsi Kepri maupun Kabupaten Bintan dalam audiensi tersebut. Menurutnya, wakil rakyat semestinya hadir untuk mendengar langsung suara masyarakat pesisir.
“Seharusnya mereka datang, karena kami bagian dari rakyat. Suara rakyat memang seharusnya didengar,” katanya.
Penolakan terhadap rencana sedimentasi laut di wilayah Bintan sendiri terus menguat dalam beberapa waktu terakhir. Nelayan khawatir aktivitas pengerukan laut akan berdampak terhadap ekosistem pesisir, mempersempit wilayah tangkap, hingga mengancam sumber penghidupan mereka.
“Kami hanya ingin didengar. Kalau suara kami terus diabaikan, kami akan terus bergerak,” tutup Rudi.
(Kev)
Tinggalkan Balasan